Kedaulatan Pangan Harus Jadi Isu Utama KAA

74
views

MediaTani – Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) merupakan ajang strategis untuk mendorong isu kedaulatan pangan. Sebab, dalam momentum ini dihadiri berbagai negara yang berasal dari dua benua dengan angka kelaparan yang tinggi.

Panitia Menyiapkan Bendera Negara Peserta Konferensi Asia Afrika di Jakarta Convention Center. [Gambar:ANTARA/Hafidz Mubarak]

“Data FAO 2010 menunjukkan, satu miliar penduduk dunia menderita kelaparan dan 70 persennya adalah penduduk Asia Afrika,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih dalam acara Konferensi Rakyat Asia Afrika, di Galeri Nasional Jakarta, Sabtu (18/4/2015).

Henry Saragih sangat berharap Peringatan KAA ke-60 yang akan berlangsung pada 19-24 April ini dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah kedaulatan pangan ini, agar setiap negara di Asia dan Afrika memiliki kebijakan pangan masing-masing yang tidak tergantung dengan kebijakan perdagangan bebas.

Menurutnya, selama ini negara-negara Asia Afrika hanya menjadi penyuplai bahan mentah untuk kebutuhan pangan di negara-negara berbasis industri seperti Eropa dan Amerika. Hal tersebut merupakan bentuk baru dari zaman penjajahan dahulu, hanya saja ini eranya perusahaan transnasional sehingga sangat senyap dan tidak terlalu berasa.

“Contohnya Monsanto, perusahaan itu menguasai benih pangan dan mengendalikan produksi serta distribusi, termasuk di Asia Afrika. Pada saat terjadi kelaparan di 2008, bukan berarti ada krisis pangan tapi karena komoditas pangan dikuasai negara-negara besar,” tuturnya.

Untuk itu Henry sangat menyangkan jika dalam kesempatan ini pemerintah Indonesia tidak memaksimalkan sumber daya alam dan kapasitas Indonesia alih-alih bergantung pada impor pangan.

“Harusnya kita punya kebijakan pangan sendiri yang tidak tergantung dengan kebijakan perdagangan bebas,” ujar Henry.

Menurutnya, Indonesia harus menggalang program yang tidak boleh diganggu World Bank atau negara-negara industri. Program tersebut antara lain membatasi impor pangan dan membatasi persebaran perusahaan transnasional dalam sektor pangan.

“Jokowi bisa memaksimalkan peran petani yang besar jumlahnya. Jokowi juga harus memainkan simpati rakyat yang besar untuk memproduksi pangan di negeri kita dan memaksimalkan BUMN,” katanya.
Selama ini, Henry menjelaskan, Indonesia memiliki kapasitas petani dan kelompok pengusaha kecil yang mampu memproduksi benih pertanian antara lain benih padi.

“Tapi karena ada pasar bebas dan perdagangan dunia, petani kita dikalahkan,” ujarnya. Perusahaan tersebut berekspansi di sejumlah wilayah di Indonesia melalui pembukaan pabrik dan industri cokelat, pembenihan jagung, serta kelapa sawit.

Di satu sisi, kebijakan demikian dapat mengucilkan Indonesia dalam perundingan internasional.

“World Trade Organisation (WTO) menggugat Indonesia di meja perundingan karena membatasi impor pangan. Negara-negara Organisations for Economic Co-Operation and Development (OECD), mendesak Indonesia supaya jangan punya program kedaulatan pangan,” katanya.

Hal serupa juga dialami negara-negara penghasil pangan lainnya di Afrika. “Mereka tidak perlu makanan tapi dipaksa impor pangan. Mereka tidak perlu bibit rekayasa genetika, tapi dipaksa pakai,” ujarnya.

Alhasil, dukungan sesama negara di Asia dan Afrika dibutuhkan. Henry menjelaskan, Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar pekan depan menjadi momen penting untuk menggalang dukungan. (IA/MT)