Mediatani – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10,04 persen. Kenaikan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Dengan lahirnya keputusan ini, para petani tembakau pun diminta untuk segera mencari alternatif lain komoditi pertanian yang lain.
Sebagaimana dua sisi mata uang, tembakau memang dipandang memiliki dua sisi yang bertentangan. Tembakau memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat namun juga menjadi roda penggerak ekonomi bagi masyarakat tertentu.
Menurut Ketua Departemen Media Center AMTI Hananto Wibisono, saat ini pemerintah menghadapi dua sisi mata uang. Yakni, Pemerintah ingin masyarakat Indonesia hidup sehat tanpa merokok, namun industri rokok membutuhkan pemerintah untuk tetap menjalankan keberlangsungan bisnis mereka.
Dia menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan aspek tersebut. Selain itu juga, pemerintah harus menyadari bahwa petani tidak memiliki opsi lain untuk mengganti komoditas tanamnya. Mereka saat ini sudah begitu bergantung dengan pendapatan dari hasil mereka menanam tembakau.
Petani akan kesulitan mencari komoditas baru yang lebih menjanjikan untuk di panen. Disisi yang lain, pabrik juga akan kesulitan mencari bahan baku di dalam negeri. Mereka terpaksa harus melakukan impor tembakau dari negeri orang.
Hananto menambahkan, kebijakan ini akan melahirkan efek domino.
“Petani itu kan gini, nggak usah di komporin atau apa, kalau ada pilihan komoditas yang lebih baik, mereka akan pindah sendiri kok. Tidak usah dipaksa-paksa,” pungkas dia.
Dia melanjutkan, pernyataan pemerintah dianggap bukan sebuah solusi bagi para petani tembakau. Pemerintah seharusnya bisa memberi imbauan yang lebih mencerahkan bagi keberlanjutan kehidupan para petani tembakau.
Oleh karena itu, Hananto berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kenaikan cukai rokok yang dianggap terlalu besar.
Menaikkan cukai rokok, kata dia, bukan satu-satunya cara untuk membuat masyarakat hidup sehat. “Pak Jokowi itu pinter, saya yakin beliau ada solusi lebih baik,” pungkasnya.
