Mediatani.co — Tingkat kesejahteraan petani yang rendah adalah salah satu penyebab terjadinya krisis regenarasi petani di Indonesia.
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan rendahnya kesejahteraan petani ini dengan sendiri akan mendatangkan dampak buruk yang lebih luas.
“Salah satunya, krisis regenerasi petani,” kata Arif (Minggu/24/12)
Arif mengkhawatirkan jika kesejahteraan petani tidak diperhatikan secara serius bonus demografi yang akan terjadi di masa mendatang tak berdampak baik pada regenerasi petani,
“Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mempersiapkan sumber daya petani selain pengembangan kawasan perdesaan, lahan dan reforma agraria,” ucap dia.
Sementara itu Sekjen Kementerian Pertanian Harry Priyono penyejahteraan petani adalah salah satu upaya untuk melakukan pembangunan pertanian. Oelh karena itu SDM yang menggantungkan hidup di sektor pertanian, harus dipedulikan dan dijaga.
“Kalau kita sepakat jika sektor pertanian ini adalah ruang ekonomi rakyat, maka perlu dipahami agar pelaku besar jangan masuk ke ruang tersebut. Pertanian harus tetap menjadi ruang ekonomi rakyat,” ujar Harry.
Menurut Kepala Pusat Studi Agraria IPB Rina Mardiana penambahan lahan merupakan hal yang paling mendasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, pengelolaan. Setidaknya menurut Ia ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni tata kuasa, tata kelola, tata niaga dan distribusi, serta tata produksi.
“Banyak program untuk pengentasan kemiskinan, kedaulatan, sebenarnya kalau ditarik semua kaitannya dengan reforma agraria dan tanah,” ucap dia.
Sejalan dengan itu, Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sunarso menegaskan bahwa pembangunan pertanian harus visioner dan integratif. Visioner mengandung arti bahwa apa yang akan dilakukan oleh pertanian Indonesia dalam time horizon 15-20 bahkan hingga 100 tahun ke depan, sudah dapat diprediksi.
“Kemudian kenapa harus integratif? Pertanian tidak bisa dikerjakan oleh sarjana pertanian sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Pertanian sendiri. Namun pertanian itu membutuhkan integrasi dari semua faktor-faktor dan unsur-unsur pendukungnya,” beber dia.
