MediaTani – Pertanian Indonesia akan sulit untuk maju jika kebijakan pemerintah tumpang tindih. Wakil DPR RI Fadli Zon menerangkan bahwa untuk menyelesaikan masalah pertanian, kebijakan harus terintegrasi antar kementerian dan tidak ada tumpang tindih kebijakan.

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI

“Masalah pertanian dan kesejahteraan tani tidak pernah terpecahkan karena tidak adanya kebijakan pemerintah yang terintegrasi, Kementerian Pertanian hanya mengurusi produksi sementara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengurusi tentang harga dan perdagangan,” kata Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani indonesia (HKTI) seusai acara ulang tahun HKTI ke-42 di Jakarta, Senin.

Fadli zon mengaku dirinya sangat mengapresiasi optimisme pemerintah untuk tidak lagi mengimpor beras dari luar negeri, namun di sisi lain harga beras yang masih mahal menunjukkan ada masalah.

Baca Juga  Himagro Unhas Akan Gelar Seminar Nasional Dan Topmanas

“Presiden mengatakan tidak ada impor beras, Kementerian Pertanian mengatakan tidak akan impor beras, tetapi Kementerian perdagangan bagaimana, saya khawatir ada simpang siur antar kementerian,” tutur Fadli Zon.

Menurut Fadli zoin, masih stagnannya Nilai tukar petani (NTP) saat ini disebabkan pemerintah tidak melibatkan petani, organisasi petani, dan penyuluh dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Anggaran sektor pertanian terus meningkat, pada 2004 anggaran sekitar Rp2,7 triliun dan sekarang sudah hampir Rp30 triliun, tetapi dana yang besar tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi dan dengan kesejahteraan petani, hal tersebut karena pemerintah tidak berusaha melibatkan petani, organisasi petani dan penuyluh,” tutup Fadli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here