Mediatani – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan untuk memberantas sindikat mafia pupuk bersubsidi karena aksinya terus-terusan membuat masyarakat resah.
Puan mengatakan masalah pupuk bersubsidi ini sudah terjadi sejak lama. Sampai sekarang dirinya masih menerima laporan mengenai kesulitan petani akibat keterbatasan dan mahalnya harga pupuk.
“Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum terselesaikan,” ungkap Puan dilansir dari Antara, Jumat (28/1).
Dia mengungkapkan keluhan petani selalu terkait masalah pupuk subsidi mulai dari persediaan yang terbatas hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Puan mengaku geram dengan praktik-praktik yang dilakukan mafia pupuk bersubsidi dan membuat petani kesulitan.
“Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET,” ujarnya.
Menurut Puan, persoalan pupuk subsidi sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai karena pupuk subsidi yang mengalami kelangkaan ini diakibatkan praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.
Para mafia tersebut, tambah Puan, melakukan perencanaan yang matang untuk menyelewengkan pupuk subsidi, mulai dari penyusunan alokasi, penentuan distributor, dan dari sisi distribusi hingga penyaluran ke petani.
Puan menyoroti temuan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani yang dimanipulasi. Dia mengatakan data yang telah dimanipulasi ini akhirnya membuat distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.
“Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK,” katanya.
Berdasarkan laporan Ombudsman, terdapat 369.688 warga meninggal dunia yang dimasukkan dalam data awal RDKK Tahun 2021. Selain itu, ada juga laporan tentang warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.
Dia menuturkan bahwa temuan ORI tersebut merupakan indikasi tidak ketatnya proses validasi data tidak dilakukan sehingga data menjadi tidak akurat dan alokasi pupuk menjadi tidak tepat sasaran.
Selain itu, menurut dia, petani yang seharusnya berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi tersebut. Karena itu, dia meminta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak main-main dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.
“Kami di DPR RI akan terus mengawal. Sikat habis mafia pupuk bersubsidi tanpa pandang bulu demi kesejahteraan petani,” ujarnya.
Selain itu, Puan meminta para petani tetap aktif mengawal penyaluran pupuk subsidi. Dia mengimbau agar petani dan pengurus kelompok tani tidak tergoda dengan iming-iming keuntungan yang ditawarkan dari penyelewengan pupuk bersubsidi.
