Mediatani – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, mendesak Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk segera menyerap beras petani di Kabupaten Luwu.
Dilansir dari Sindonews – Ketua Komisi II, Wahyu Napeng, mengatakan bahwa petani di Luwu sudah panen raya namun mereka masih kesulitan menjual beras hasil panen mereka saat ini.
Data yang masuk ke Komisi II menyebutkan, ada sekitar 34.000 hektar sawah di Kabupaten Luwu yang melakukan panen raya dalam kurang dua pekan terakhir.
Jika dihitung, rata-rata 1 hektar lahan yang panen menghasilkan 7 ton gabah. Sehingga jumlah hasil panen Kabupaten Luwu bisa mencapai 238.000 ton gabah atau sekitar 119.000 ton beras.
“Kabupaten Luwu daerah terakhir panen raya di Sulsel. Alhamdulillah, hasil petani cukup melimpah saat ini. Ada sekitar 34 ribu hektar sawah yang panen, setelah kita hitung sekitar 119 ribu ton beras,” tutur Wahyu Napeng.
Ia juga menyayangkan kondisi petani yang kini menjerit karena mereka tidak bisa menjual beras hasil panen mereka.
“Bulog salah satu yang diharap mampu menyerap hasil panen petani sama sekali tidak bisa berbuat sesuai harapan, hanya karena alasan gudang penyimpanan mereka full,” tambahnya.
Wahyu Napeng, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Pengilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kabupaten Luwu, mendesak pemerintah pusat agar menanggapi kesulitan petani di Kabupaten Luwu yang dikenal sebagai daerah lumbung padi.
Dijelaskan, Bulog diharapkan dapat menyerap hasil panen petani, sebab sejauh ini kuota beli padi Bulog khususnya wilayah 6 mencapai 18.000 ton.
“Kami baru saja melakukan dengar pendapat dengan Bulog Wilayah 6, ternyata serapan mereka baru 34 persen. Sehingga tidak ada alasan mereka lari dari kewajiban, membeli beras petani,” Ungkap Wahyu.
Menurutnya, Bulog harus tetap mengerti bagaimana kondisi petani saat ini. Saat Presiden Jokowi sedang gencar melakukan kampanye Percepatan Ekonomi Nasional (PEN), justru Bulog sebagai perusahaan plat merah tidak mengambil langkah cepat menolong petani di Kabupaten Luwu.
“Kebutuhan petani saat ini mendesak, mau lebaran, belum lagi ada petani yang ingin melunasi hutang mereka karena meminjam saat mulai menanam atau ingin membayar sewa alat panen. Ini harus dipikirkan oleh Bulog dan pemerintah, termasuk Pemkab Luwu,” desak Wahyu.
Kepala Subdivre Bulog yang membawahi Luwu Raya dan Toraja, Lisna, memberikan klarifikasi bahwa mereka bukan bermaksud tidak ingin membantu petani khususnya di Kabupaten Luwu.
Lisna menjelaskan bahwa tertundanya serapan Bulog saat ini disebabkan oleh kendala kapasitas tampung gudang Bulog yang tidak bisa lagi menampung hasil panen petani.
“Khusus di wilayah Kabupaten Luwu, di luar wilayah Walmas, perlu kami sampaikan, Gudang Pammanu sudah full dan kondisi gudang lagi rusak,” Ungkap Lisna.
“Terus terang kami ini sebenarnya mau menyerap sebanyak banyaknya, tetapi penyaluran Bulog tidak ada sekarang, jadi beras rentan disimpan lama, penyaluran beras Bulog apakah pemerintah bisa bantu,” lanjutnya.
Dijelaskan Lisna, sekarang tugas Bulog terkait bansos sedang tidak ada, jadi ketika penyimpanan sudah full, mau dipaksakan bagaimana pun, hasil panen raya petani belum dapat diserap dengan maksimal sebab belum ada tempat yang dijadikan alternatif dalam masalah ini.
“Sedangkan beras dalam gudang full, kita tidak bisa paksakan, sementara penyimpanan beras punya tata cara sendiri,” sebutnya.
