Petani Sering Merugi Meski Panen Besar, Peneliti CIPS Sebut Ini Masalah Serius

  • Bagikan
petani menjaga hasil panen padi di sawah
ilustrasi: petani menjaga hasil panen padi di sawah (foto: Rudi Spiderman Harton)

Mediatani – Felippa Ann Amanta, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai ada masalah dalam rantai pasok pangan nasional. Pasalnya, dia melihat sekalipun petani kerap merugi meski panen besar.

Fellipa berharap agar pemerintah berpihak pada petani dan mengambil peran lebih dalam rantai pasok pangan. Menurutnya, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa regulasi melalui penyuluhan yang lebih efektif dan tertarget, dan penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai.

”Realita yang terjadi di lapangan justru seringkali tidak menguntungkan petani. Petani tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan saat bertransaksi karena harga komoditas yang mereka hasilkan sangat bergantung pada pasar. Alhasil petani hanya bertindak sebagai price taker dan bukan price maker,” tutur Felippa sebagaimana dikutip dari suaradotcom (18/2/2022).

Felippa menjelaskan, kondisi petani Indonesia saat ini masih kurang didukung dengan infrastruktur yang optimal, seperti jaringan saluran irigasi, sarana jalan untuk mendukung distribusi, maupun sarana penyimpanan dan pengolahan hasil panen.

Menurut Felippa, pengelolaan sektor pangan perlu dipandang sebagai suatu sistem menyeluruh. Urusan pengelolaan pangan tidak berhenti di urusan panen saja, namun juga membutuhkan dukungan proses pasca-panen yang memadai. Sarana penyimpanan dan pengolahan hasil panen seperti pengeringan biji kopi atau jagung yang juga mempengaruhi mutu, tambahnya.

Felippa mengungkapkan hasil penelitian CIPS yang menemukan beberapa faktor yang berkontribusi pada tingginya biaya produksi, seperti keterbatasan lahan, keterbatasan akses petani kepada asupan pertanian seperti benih bermutu dan pupuk. Proses produksi pertanian yang tidak efisien, justru akan melambungkan biaya produksi yang tentunya dapat menjadi beban tersendiri bagi petani.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian CIPS, luas lahan rata-rata yang dimiliki petani di Indonesia hanya 0,6 hektare. Dengan luas lahan tersebut, menyebabkan tingginya biaya produksi dan pengelolaan yang tidak efisien jika dibandingkan dengan jika petani menggarap lahan yang lebih besar.

Felippa menuturkan, CIPS memberikan rekomendasi sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pertama, melalui input pertanian yang efesien dengan melakukan transisi dari mekanisme pupuk subsidi saat ini kepada akses direct payment (pembayaran langsung ke petani) guna menghilangkan disparitas harga antara pupuk subsidi dan komersil.

Selanjutnya, dengan memberikan pilihan jenis input lebih banyak, dan menjadi insentif untuk pembelian sesuai kebutuhan optimal pengelolaan lahan. Namun, menurut Felippa, bantuan langsung ini juga perlu dilengkapi dengan ketentuan transisi dan phasing out (secara bertahap).

Kemudian, dukungan pada sisi pasokan asupan yang dapat dilakukan melalui pengembangan varietas unggul baru, relaksasi impor bahan baku pupuk atau benih sumber.

Pada sisi penunjang, Felippa mengungkapkan sektor pertanian juga membutuhkan investasi pada infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, listrik, saluran irigasi, internet, dan akses ke pelabuhan.

“Peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani juga diperlukan melalui kegiatan penyuluhan, baik yang disediakan pemerintah maupun swasta,” ungkapnya.

Sedangkan pada sisi kelembagaan, CIPS merekomendasikan tata kelola kelembagaan dan usaha petani seperti Poktan dan P3A yang lebih formal dan profesional, serta evaluasi bantuan input (yang diterima) dan peralihan dukungan yang dilakukan secara berkala dalam penyediaan barang publik dan perlindungan sosial anggotanya.

  • Bagikan
Exit mobile version