Mediatani.co — Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri Kementerian Pertanian (Kementan) diharapkan melanjutkan komitmennya dalam mengendalikan impor.
Sebelumnya, kebijakan pembatasan impor oleh Indonesia dikritik Duta Besar AS Joseph R Donovan. Ia mengkritik pembatasan impor pada produk makanan dan pertanian. Menurutnya, hal tersebut menghambat kinerja perdagangan kedua negara.
“Menghambat perdagangan yang sehat ini dengan membatasi impor seperti yang Indonesia lakukan saat ini bukanlah hal yang tepat,” ujar Joseph R Donovan dalam acara “US-Indonesia Investment Summit” di Jakarta, Kamis.
Perdagangan bilateral kedua negara di sektor pertanian pada 2016 mencapai nilai Rp10,4 triliun. Perdagangan di sektor pertanian merupakan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Berkaitan dengan impor pengamat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai bahwa pemerintah harus mulai berani melakukan pembatasan impor seiring surplusnya produksi beberapa komoditas pangan, salah satunya beras. Tahun ini, ujar dia, Indonesia juga berpotensi swasembada jagung karena sampai saat ini belum pernah mengimpor komoditas tersebut.
Prima menambahkan, ketergantungan terhadap impor secara perlahan memang harus dihilangkan. Indonesia, kata dia, memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada. Selama ada tekad besar mengurangi impor, petani lokal diyakini bersemangat memacu produksi.
“Ketergantungan pada impor pangan berisiko besar terhadap ketahanan pangan dan akan mengancam kedaulatan kebijakan pangan,” kata Gandhi dalam keterangan seperti yang dilansir oleh Republika, Sabtu (4/11).
Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB itu mengatakan, Indonesia memiliki banyak petani yang kondisinya perlu dilindungi pemerintah dan ditingkatkan kesejahteraannya. “Sementara masih ada sekitar 10 persen rakyat termasuk kategori konsumen pangan miskin,” ujar dia.
Gandhi mengatakan, negara lain sudah banyak yang melakukan hal serupa. “Pembatasan dilakukan untuk melindungi petani,” katanya.
Gandhi menilai produktivitas pangan dan efisiensi akan tercapai bila didukung oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan adalah sebuah keharusan.
”Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan dari produksi sendiri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani dan rakyatnya,” kata dia.
