Mediatani – Sampai saat ini, harga sayuran di berbagai wilayah negeri ini belum juga stabil. Seperti yang terjadi di kawasan Bromo Kabupaten Probolinggo, harga sayur kubis masih terus merosot. Kondisi tersebut membuat petani memilih untuk tidak memanennya dan membiarkan tanamannya di ladang sampai menjadi pupuk.
“Harapannya ya mungkin bisa jadi pupuk. Kalau dijual ruginya kebangetan. Makanya ya dibiarkan wis,” ungkap Suratmoko, seorang petani asal Desa Kedasih, Kecamatan Sukapura dilansir dari PikiranRakyat. com, pada Senin, 14 September 2020.
Kubis yang sengaja tak dipanennya itu, diprediksi ada sekitar ratusan ton. Menurutnya, banyak faktor yang menjadi alasan petani tidak menjual kubisnya. Selain karena harga yang murah, juga karena lahan tersebut sulit untuk diakses.
“Lahan yang sulit menambah beban biaya, sedangkan harga masih murah. Saya kira desa lain di Kecamatan Sukapura juga sama. Pakel, Sariwani dan desa lain,” ujarnya.
Sulitnya mengakses lahan membuat pedagang enggan untuk membeli kubis. Mereka lebih suka mengambil kubis di lahan yang mudah diakses. Meski harganya lebih tinggi, yakni Rp400 per kilogram. Padahal di daerah yang sulit diakses, harganya hanya Rp200.
“Harganya ya kisaran Rp 400 per kilogram. Biasanya bukan lagi dijual ke lokal Jatim, tetapi dipasok ke Kalimantan dengan partai besa,” ungkap Doni, pedagang kubis asal Sukapura.
Solusi untuk mengatasi hal tersebut kini datang dari Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, mereka merekomendasikan adanya pasar sayur di wilayah Bromo. Tepatnya di Desa Pandansari, Kecamatan Sumber. Desa ini dipilih karena dinilai lebih potensial.
“Jadi bukan di bawah, tapi di Pandansari. Karena penghasil sayur terbanyak memang di Pandansari dan desa atas lainnya. Kami akan mengawal rekomendasi itu. Paling tidak, tahun 2021 pasar sayur harus dibangun,” kata Ketua Komisi 2, Sugito.
Dengan rekomendasi tersebut diharapkan permainan harga yang dilakukam oleh tengkulak besar dapat diminimalisir. Karena selama ini, kubis di tingkat petani hanya dihargai Rp200 per kilogram. Sedangkan di pasar mencapai harga Rp3 ribu hingga Rp4 ribu per kilogram.
Pemkab Probolinggo nantinya akan mengelola pasar sayur tersebut. Sehingga sayur yang berasal dari dataran Tengger dapat dikelola dengan baik dan tengkulak yang selama ini memainkan harga juga dapat ditekan.
“Kalau ada pasar sayur, harganya beda banget. Artinya bisa mengontrol perdagangan sayur di kawasan Tengger. Kemudian dengan seperti itu diharapkan tengkulak besar tidak begitu langsung masuk ke petani,” tandas pria yang hobi main voli itu.
