Mediatani – Jagung merupakan komoditas dengan hasil terbesar ke-2 di Kabupaten Lamongan. Meski demikian, faktanya jagung tidak mensejahterakan petaninya. Kenyataannya di lapangan, tingginya produksi jagung tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani jagung di daerah tersebut. Melihat hal tersebut, Kartika Hidayati selaku Wakil Bupati Lamongan memilih pokok bahasan ini menjadi judul disertasinya. Kartika mencari solusi terhadap permasalahan ini melalui disertasinya yang berjudul “Pembiayaan dalam Perspektif Syariah untuk Pertanian Jagung di Lamongan”.
Kartika Hidayati melaksanakan ujian terbuka dalam Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR). Kegiatan dilakukan pada hari Kamis (28 Januari 2021) secara daring melalui Zoom Meeting.
Kartika mengungkapkan bahwa saat turun langsung ke lapangan dan mendengar keluh kesah petani jagung, memang betul bahwa antara produksi jagung dengan kesejahteraan mereka tidak saling bersinergi. Alasannya, karena mereka dalam pembiayaannya menggunakan jasa rentenir.
Melalui metode wawancara, focus group discussion (FGD) dan juga observasi langsung ke petani, Kartika memperoleh hasil untuk melengkapi disertasinya. Peserta focus group discussion terdiri dari beberapa pemangku kepentingan dari berbagai kalangan di Kabupaten Lamongan.
“Alasan Saya memilih Kedungpring sebab hanya kecamatan ini yang memiliki lahan pertanian paling sedikit, yakni 0,5 hektar dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Sehingga Saya jadikan sampling agar bisa jadi role model pembiayaan syariah bisa meningkatkan kesejahteraan mereka,” terang Kartika.
Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa pembiayaan syariah melebihi dari pembiayaan konvensional (rentenir). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pertanian yang semula rata-rata lima hingga tujuh persen menjadi sepuluh hingga dua belas persen.
“Kita tetap perlu sosialisasi lebih masif, meskipun petani sudah menerima pembiayaan syariah, agar petani lebih paham tentang model pembiayaan syariah di bidang pertanian,” ujar dia.
Bukan tanpa alasan, sistem pembiayaan berbasis syariah tersebut dipilih. Melihat kondisi petani miskin yang sampai saat ini lebih memilih untuk meminjam melalui rentenir, guna memulai kegiatan produksinya. Berdasarkan hasil pengamatan, rentenir dipilih oleh petani untuk meminjam uang karena akses yang diberikan kepada petani sangat mudah. Rentenir akan datang ke rumah para petani untuk meminjamkan uang sehingga para petani tidak perlu meninggalkan pekerjaannya. Pencairan uang juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak hanya itu, selain kebiasaan petani kecil yang meminjam uang melalui rentenir, kebanyakan petani juga masih menggunakan sistem ijon dalam melakukan penjualan hasil pertaniannya; yang mana semuanya itu, dipastikan tidak akan membawa dampak peningkatan kesejahteraan bagi mereka.
Kartika Hidayati tidak ingin hanya berhenti di ujian dan memperoleh nilai bagus saja; tetapi Kartika berharap bahwa hasil penelitiannya bisa langsung direspon oleh pemegang kebijakan. Turut juga mengundang beberapa tamu undangan akademik, yang memiliki kewenangan untuk dapat membuat kebijakan, diantaranya : Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si (Gubernur Jatim ); Dr. (H.C) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd (Menteri Desa PDTT RI); Arzeti Bilbina, SE., M.A.P (Anggota DPR RI); Dra. Hj. Safira Machrusah, MA (Dubes Aljazair); Drs. KH. Marzuki Mustamar, M.Si (Ketua PWNU Jatim) Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
Tentunya, impian ini tidak akan terwujud dengan mudah tanpa dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari hulu hingga hilir. Tanpa campur tangan pemerintah, baik dari daerah hingga pusat, hal tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Untuk itu Kartika Hidayati sangat menyadari bahwa merupakan tugas dari pemerintah untuk menggandeng semua perbankan syariah, juga pelaku-pelaku syariah, seperti koperasi-koperasi syariah/BMT dan sebagainya, untuk secara bersama-sama memberikan edukasi /memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara masif.
