Mediatani – Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya memaksimalkan beberapa program kerja, termasuk melakukan proses evaluasi dan monitoring kerja untuk mendukung perkembangan pembangunan pertanian.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menjelaskan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan untuk mengetahui pembangunan pertanian dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
“Kita harus memastikan arah pembangunan pertanian sudah selesai dengan track, dan tidak melenceng. Sehingga pembangunan yang kita lakukan bisa maksimal,” ucap Mentan
Kepala Badan Penyeluhan dan Pembangunan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, memberikan pernyataan serupa. Selama pandemi, pertanian adalah satu-satunya sektor yang mampu tumbuh positif.
“Oleh sebab itu, kita harus terus memastikan pembangunan pertanian berjalan sesuai dengan track. Kita harus maksimalkan semua program yang ada,” tambah Dedi.
Menurut Dedi, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi sejumlah program kerja, seperti program kerja Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP).
Di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Sekolah Lapangan proyek pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terintegrasi (IPDMIP), Jumat (17/6/2022).
Adapun tim Bappenas yang menghadiri kegiatan tersebut adalah Zulfriandi, Nofriandi dan Putra Ari Subagja.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan implementasi program kerja IPDMIP di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya daerah Nagari Taram, Kecamatan Harau dan Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban yang terpilih sebagai lokasi pengambilan sampel.
Zulfriandi, selaku koordinator tim, menyampaikan bahwa program kerja IPDMIP berakhir pada tahun 2023. Namun, pelaksanaan kerjanya di lapangan sudah harus selesai pada tahun 2022.
“Dari hasil review, serapan anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota masih kecil, kurang lebih Rp 2,6 M, atau sekitar 36 persen dari alokasi hibah senilai Rp 7,33 Miliar,”ungkapnya.
Upaya percepatan pelaksanaanya di lapangan baru kelihatan pada akhir periode proyek. Sedikitnya serapan tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun juga terjadi dalam skala nasional.
Pada tahun 2021, pengalokasian dana dalam Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) mencapai sebesar Rp 2,3 Miliar. Kemudian pada tahun 2022 dalam DPA tercatat kurang lebih sebesar Rp 4,877 Miliar.
Jika pengalokasian dana tahun ini mencapai 100 persen, maka serapan anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota dari alokasi hibah baru mencapai 79 persen. Sehingga, masih ada tersisa saldo sebanyak 21 persen atau senilai Rp 1,52 Miliar.
Dari hasil peninjauan antara Bappenas dan Kementerian Pertanian, terdapat opsi untuk merancang program IPDMIP. Meski demikian, hal tersebut harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ada di lapangan.
Maka dari itu, Bappenas mengadakan sebuah kunjungan lapangan untuk meninjau kembali dampak dari Sekolah Lapangan serta melihat keterkaitan antara perbaikan irigasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
