Mediatani – Populasi ikan lokal yang terdapat di berbagai perairan di Jawa Timur saat ini mulai terancam punah. Beberapa jenis ikan tersebut, diantaranya yaitu tawes, wader cakul, wader pari, bader, muraganting, sengkaring, bethik, nilem, dan baung.
Berkurangnya populasi ikan lokal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena eksploitasi sumber daya ikan di perairan umum secara berlebihan, penggunaan alat tangkap berbahaya (setrum, bom, racun ikan), pencemaran air dan kerusakan lingkungan.
Selain itu, faktor lain yang saat ini menjadi sorotan yaitu hadirnya ikan impor yang bersifat invasif dan predator yang telah banyak tersebar di berbagai perairan di Indonesia.
Beberapa contoh ikan invasif yang mengancam ikan lokal, diantaranya yaitu ikan nila, lele dumbo, patin, bawal, sepat, guppy, sapu-sapu. Sedangkan contoh ikan predator antara lain arapaima, ikan gabus, alligator dan ikan oscar.
Pernyataan itu disampaikan oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Sa’adah saat melakukan sosialisasi pelestarian ikan lokal di Jawa Timur.
Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan lokal di Jawa Timur, di Sumber Jambangan, Desa Tawang, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Rabu (31/3) lalu.
Sa’adah menjelaskan bahwa menurut hasil penelitian dari Risjani et al pada tahun 1998, di DAS Brantas telah ditemukan sebanyak 50 jenis ikan lokal.
Namun, berdasarkan hasil sensus Ikan yang dilakukan oleh Biro Administrasi SDI Sekda Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2012, hanya ditemukan 12 jenis ikan lokal saja.
“Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ikan lokal di Jawa Timur benar-benar terancam punah,” tutur Sa’adah.
Aktivis dari Wild Water Indonesia (WWI) Regional Kediri, Bima Nuryawan mengungkapkan bahwa ancaman terhadap keberadaan ikan lokal adalah sesuatu yang nyata dan perlu segera dikendalikan bersama-sama.
Menurutnya, aktivis lingkungan sangat perlu berperan serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan instansi-instansi serta lembaga pemerintah dan swasta.
Dengan edukasi tersebut, lanjut Bima, mereka diharapkan dapat memahami bahwa ada aturan yang melarang dilakukannya penebaran ikan impor, invasif, dan predator karena bisa mengancam kelestarian ikan lokal.
Bima mengakui tujuan dilakukannya penebaran ikan oleh masyarakat, lembaga, serta instansi pemerintah dan swasta sangat baik. Hanya saja, menurutnya, jenis ikan yang ditebar sebenarnya sangat berbahaya bagi kelagsungan hidup ikan lokal.
Oleh karena itu, ia menegaskan para aktivis dan instansi pemerintah dan swasta perlu menyamakan persepsi agar menghindari kesalahan dalam penebaran bibit ikan di perairan umum.
Menurut Bima, kelestarian ikan lokal yang terancam juga disebabkan dari kebiasaan anggota masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan di sungai, menangkap ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, dan adanya pembangunan serta alih fungsi kawasan perairan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Lebih lanjut Bima menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu membuat langkah strategis dengan menerbitkan aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan kawasan perairan.
“Dengan adanya sinergi yang baik antara unsur pemerintah, masyarakat, dan aktivis lingkungan serta dengan adanya aturan hukum yang jelas, maka diharapkan upaya perlindungan spesies ikan lokal ini akan berhasil. Demi masa depan lingkungan perairan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Bima.
Dilansir dari Kumparan, Jumat, (26/2), pakar herpetologi yang juga merupakan Kepala Museum Biologi UGM, Donan Satria Yudha menjelaskan bahwa situasi ini semakin mengkhawatirkan.
Karena dibanding ikan lokal, ikan-ikan dari luar ini memiliki kemampuan berkembangbiak yang cepat serta lebih tahan terhadap kondisi perairan yang ekstrem, sehingga membuat mereka akhirnya terus-terusan menginvasi habitat asli ikan-ikan lokal.
