Mediatani — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi impor pakan ikan, terutama tepung ikan yang menjadi bahan baku dalam pembuatan pakan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan upaya yang akan dilakukan KKP mengurangi ketergantungan impor yakni dengan mendorong pengalihan bahan pakan ikan dan mengembangkan industri pakan ikan dalam negeri.
Hal itu diungkapkannya usai membuka kegiatan rapat kerja teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) di Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/3/2023).
Pada kesempatan itu, Menteri Trenggono menyampaikan, pihaknya akan berupaya secepat mungkin untuk mendorong pengurangan impor pakan ikan.
”Harus menekan (impor) semaksimal mungkin,” ucapnya.
Selain untuk menekan ketergantungan terhadap impor pakan, pengembangan industri pakan ini juga didorong untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.
Dalam acara Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2023 pada 6 Februari, Presiden Joko Widodo juga sempat menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap bahan pakan impor.
Presiden Jokowi mengaku heran mengapa Indonesia menjadi negara nomor satu pengimpor tepung ikan padahal mampu mengekspor tuna, cakalang, dan tongkol. Karena itu ia meminta dilakukannya hilirisasi produk sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah.
Terkait hal itu, Menteri Trenggono mengakui tepung ikan yang diimpor Indonesia masih sangat tinggi, yakni hampir mendekati 100 persen dari kebutuhan.
Karena itu, Menteri Trenggono mendorong penggunaan bahan pengganti tepung ikan dalam pengembangan industri pakan dalam negeri, salah satunya dengan memanfaatkan maggot atau lalat tentara hitam (black soldier fly/BSF).
Tepung maggot merupakan bahan yang kandungan tidak kalah dengan tepung ikan. Nutrisi yang terdapat pada tepung maggot juga dapat membantu pertumbuhan ikan. Selain itu, proses pengolahan maggot juga lebih ramah lingkungan dibandingkan pengolahan tepung ikan.
”Ini menggeser ketergantungan bahan pakan agar tidak lagi sepenuhnya dari tepung ikan,” kata Wahyu.
Dalam pembukaan rapat kerja teknis BRSDMKP itu, Menteri Trenggono Wahyu juga menyampaikan beberapa komitmen KKP lainnya, di antaranya yaitu terkait pembangunan SDM kelautan dan perikanan dan pembangunan kampung nelayan di sejumlah daerah.
Untuk program kampung nelayan, KKP akan mengubah kampung pesisir dan kampung nelayan yang selama ini terkesan kumuh dan kotor menjadi bersih hingga layak menjadi sentra perikanan.
”Sekitar 2,8 juta nelayan atau yang berprofesi sebagai nelayan di kampung-kampung nelayan,” paparnya.
Menteri Trenggono juga menyampaikan, BRSDMKP akan melakukan transformasi karena fungsi riset dan penelitian akan beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Transformasi tersebut diharapkan dapat menguatkan dan meningkatkan kapasitas SDM sektor kelautan dan perikanan dalam penerapan program kebijakan ekonomi biru di KKP.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali yang wakili oleh Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan I Made Sudarsana, dalam sambutannya mengungkapkan, potensi kelautan dan perikanan Bali belum digarap secara optimal digarap. Salah satu yang menjadi kendalanya yaitu penyuluh perikanan di Bali yang jumlahnya masih sedikit dan banyak yang memasuki usia pensiun.
