Mediatani – Untuk mendukung program peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan pelayanan yang optimal di pelabuhan perikanan.
Program peningkatan PNBP sendiri merupakan salah satu dari tiga program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Adapun langkah yang dilakukan KKP untuk merealisasikan target tersbut, yakni terus melakukan identifikasi kendala dan permasalahan pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini menyampaikan, pelabuhan perikanan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan PNBP pasca produksi. Untuk itu, pembangunan fisik saja dinilai belum cukup untuk mengoptimalkan pelabuhan perikanan, namun juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas petugas.
“Meningkatnya PNBP perikanan tangkap terhadap pendapatan negara ini akan membuka ruang untuk pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan nominal yang jauh lebih besar,” saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jumat (11/6).
Pembangunan yang dimaksud, tambah M. Zaini, khususnya program/kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menjadi pelaku utama dalam sektor kelautan dan perikanan.
Sebelumnya, Menteri Trenggono menegaskan bahwa pada program terobosan KKP 2021-2024, pihaknya menaruh perhatian khusus pada pelabuhan perikanan. Beberapa hal yang diperhatikan, di antaranya pada aspek manajemen kepelabuhanan (alur, lalu lintas, K3), higienitas, dan aspek esensial lainnya yang sejalan dengan peningkatan PNBP dari sumber daya perikanan tangkap.
Lebih lanjut Zaini menjelaskan, sebaiknya pengelolaan PPP Tegalsari dapat dilakukan oleh pusat untuk mengurai seluruh permasalahan yang selama ini terjadi. Salah satunya mengenai laporan tentang kolam pelabuhan yang overload usai libur lebaran
“Selain itu saya dengar banyak produksi yang tidak dilaporkan. Hal ini harus segera ditindaklanjuti,” ujar Zaini, seperti dilansir dalam laman resmi KKP.
Sementara itu Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono membenarkan bahwa sedimentasi di dermaga kolam pelabuhan perikanan merupakan salah satu kendala yang dialami PPP Tegalsari. Fasilitas serta pengelolaan yang belum optimal juga telah membuat pelabuhan tersebut terkesan kumuh.
“Kami memohon agar bantuan kepada nelayan Tegal dapat dikucurkan pemerintah pusat bagi nelayan kecil. Selain itu juga perlu dilakukan rehabilitasi fasilitas fisik untuk menunjang aktivitas nelayan melaut,” tuturnya.
PPP Tegalsari merupakan salah satu dari 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
Pelabuhan perikanan ini dibangun di atas lahan seluas 17,2 hektare dan telah menjadi pangkalan oleh kurang lebih 1.000 kapal dengan nilai produksi ratusan miliar per tahun.
Sebelumnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, telah menyatakan mendukung rencana KKP untuk meningkatkan kelas PPP Tegalsari.
Meskipun rencana itu baru tersampaikan secara lisan. Ketua HNSI Kota Tegal, Riswanto mengungkapkan bahwa Menteri Trenggono telah menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kelas PPP Tegalsari, yaitu dari kelas pelabuhan perikanan menjadi Pelabuhan Nusantara.
Riswanto mengatakan, hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono dalam pertemuan antara perwakilan nelayan Kota Tegal dan Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi di Kantor KKP Jakarta, Kamis 11 Februari 2021.
“Itu dibahas waktu audiensi dengan menteri. Pihaknya (red, KKP), siap mengembangkan pelabuhan perikanan di Tegal dengan rencana anggaran sekira Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar,” katanya dilansir dari Tribunjateng, Jumat (28/5/2021).
Riswanto menilai PPP Tegalsari Kota Tegal layak untuk dilakukan pengembangan berupa perluasan atau pelebaran. Pasalnya, pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pelabuhan perikanan cukup tinggi.
