Mediatani – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berencana untuk melakukan pengembangan budidaya perikanan, baik pada air tawar dan air laut. Selain untuk meningkatkan perekonomian daerah, upaya ini juga dilakukan untuk menekan angka inflasi pada kelompok pangan khususnya ikan.
Kepala DKP Baubau, Ruslan RZ, Senin mengatakan, untuk melaksanakan pengembangan tersebut, jajarannya telah mengajukan proposal bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Dirdjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut juga telah mendapat respon positif dari pihak KKP.
Untuk dapat terealisasi, Ruslan mengatakan dalam waktu dekat ini akan menindaklanjuti respon tersebut dengan menata kembali usulan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sebagai calon penerima bantuan dari Dirjen Budi daya KKP.
“Dirjen Budidaya KKP itu sudah memberi jawaban dan pada dasarnya mereka apresiasi program yang kami usulkan. Makanya kami ini akan tindaklanjuti itu dengan merapikan data kelompok pembudidaya supaya jadi dasar KKP mengestimasi apa-apa yang dibantu ke kami,” kata Ruslan.
“Karena itu bertahap, kita sedang menunggu hasil estimasi Kementerian bagaimana jumlah pasti nominal anggaran dan kapan akan dikucurkan,”tandasnya.
Ruslan menyebutkan beberapa bantuan yang diusulkan ke KKP, diantaranya berupa benih ikan air laut, benih ikan air tawar, udang vaname, keramba jaring apung, jaring apung wisata serta bantuan sarana dan prasarana (Bansapras) terkait budidaya.
Adapun lokasi yang menjadi tempat pengembangan budidaya tersebut, kata Ruslan, akan dipusatkan pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Sorawolio, Bungi, Lea-Lea, dan Kokalukuna.
Ia merincikan, pengembangan yang dilakukan di Sorawolio dan Bungi hanya budidaya air tawar. Sedangkan di Lea-Lea dan Kokalukuna, pengembangan budidaya yang dilakukan bisa pada air payau, laut dan ikan air tawar.
Sambil menunggu realisasi bantuan dari KKP, Ruslan menambahkan, pihaknya juga akan menjalin komunikasi dengan semua balai besar perikanan yang ada di Ambon, Takalar, dan Manado, untuk mempelajari lebih detail pengembangan budidaya perikanan.
Selain Balai Perikanan, DKP Baubau juga akan berkolaborsi dengan tim teknis dari Kabupaten Bombana khususnya dalam pengembangan budidaya udang vaname.
Usulan DKP Baubau pada masa Ex. Menteri Edhy Prabowo
Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendukung usulan pengembangan kawasan industri perikanan, budidaya, dan wisata bahari di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan untuk melawan dampak pandemi Covid-19 yang telah menurunkan pendapatan ekonomi.
Edhy memaparkan, ada 3 instrumen pendanaan untuk mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan, termasuk di Kota Baubau, diantaranya yaitu melalui dana APBN, dana Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), dan yang terakhir dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Mantan Menteri KKP yang terlibat dalam kasus korupsi BBL itu bahkan telah menugaskan masing-masing direktorat di KKP untuk mengkaji program apa yang bisa masuk dalam rencana pengembangan di Baubau.
Seperti yang dilakukan oleh Dirjen Perikanan Budidaya misalnya, diminta untuk mengkaji pengembangan budidaya rumput laut dan satu komoditas ikan. Kemudian Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) diminta untuk meninjau sisi kawasan konservasi di Baubau. Begitu juga dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
“(Ditjen) Tangkap nanti tolong dari yang diusulkan ini dikaji,” katanya
Rencana yang diusulkan sebelumnya cukup berbeda, yakni pengembangan kawasan industri perikanan terpadu di sepanjang pesisir Wameo, Tarafu dan Bonebone. Rencana usulan 2021 di kawasan industri perikanan tersebut meliputi pengadaan cold storage untuk menunjang operasional pangkalan pendaratan ikan (PPI) Wameo.
