Mediatani – Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penyuluh pertanian Kabupaten Karo terpaksa harus mendatangi DPRD Karo. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan mereka yang sudah tujuh bulan tidak menerima gaji dari pemerintah.
Dilansir dari laman tribunnews.com, para PPPK penyuluh pertanian ini mendatangi DPRD Karo untuk mengadu dan meminta tolong kepada para anggota dewan agar bisa menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Pranseda Pelawi sebagai Ketua Persatuan ASN PPPK Penyuluh Pertanian di Karo menyampaikan bahwa sebelumnya mereka adalah tenaga honorer yang berasal dari Kementerian pertanian. Setelah itu, ketika ada informasi terkait penerimaan PPPK, sebanyak 74 orang akhirnya diterima.
Meski demikian, setelah Surat Keputusan (SK) diterbitkan sejak bulan Februari yang lalu, hingga saat ini mereka belum pernah sekalipun menerima gaji dari pemerintah.
Sementara itu, diketahui untuk para pegawai PPPK lainnya yang termasuk dalam tenaga pendidik atau guru sudah pernah menerima gaji.
“Kami datang ke sini mengeluhkan gaji kami yang belum pernah cair. Padahal kami sudah pengangkatan dari bulan Februari, tapi sampai sekarang belum pernah terima gaji,” keluh Pranseda, pada Senin (23/8/2021).
Saat ditanyai terkait apakah mereka sudah pernah mendiskusikan persoalan ini ke instansi terkait, Pranseda mengakui bahwa dirinya telah bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo pada bulan Juni yang lalu.
Prasenda mengatakan bahwa saat itu pihaknya diminta oleh dinas terkait agar mengecek ulang kelengkapan dokumen untuk sistem penggajian.
“Bulan Juni kemarin kami sudah berbicara dengan kepala dinas, katanya kami disuruh melengkapi berkas. Dan rencananya awal bulan Agustus gaji cair, tapi sampai sekarang belum juga,” ungkap Prasenda.
Di lokasi yang sama, Waris Barus, salah seorang tenaga penyuluh pertanian lainnya juga mengungkapkan hal yang senada. Menurutnya, mulai dari penerbitan SK hingga kini dia dan rekannya belum juga menerima gaji dari pemerintah. Sehingga, menurutnya, tidak salah jika mau mempertanyakan hal tersebut.
“Jadi dari penerbitan SK sampai sekarang kami belum menerima gaji, kan enggak ada salahnya kami mempertanyakan hak kami ke sini,” ucapnya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa audiesi ini disebabkan karena dia dan rekannya telah menunggu cukup lama. Sementara itu, mereka juga harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya lainnya.
Oleh sebab itu, dirinya berharap bahwa dengan adanya audiesi ini mereka bisa memperoleh jawaban serta solusi yang terbaik untuk menghadapi persoalan ini.
Diketahui, pada saat audiesi massa ini berlangsung, para PPPK penyuluh pertanian ini diterima langsung oleh David Kristian Sitepu selaku Wakil Ketua DPRD Karo.
Selain itu, hadir juga Rapi Ginting selaku anggota DPRD Karo, Ir Matehsa K Purba selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Karo, Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Karo, serta Sekretaris Dewan.
