Anies Sebut Jakarta Ketergantungan Pangan 99 Persen dari Luar DKI

  • Bagikan
Ilustrasi. Pedagan tengah menjual bahan pangan di pasar/IST

Mediatani – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kerjasama MoU dengan Pemkab Ngawi terkait ketahanan pangan beras.

Gubernur Anies menyebutkan bahwa Jakarta punya ketergantungan tinggi terhadap produk pertanian di luar DKI.

“Jakarta punya ketergantungan pangan dari luar 99 persen. Karena luas kawasan kita 92 persen utuh bangunan kota. Jakarta punya ketergantungan tinggi terhadap produk pertanian di luar Jakarta, salah satunya di Jatim,” ujar Anies saat di Dusun Alas pecah, Desa Geneng, Kabupaten Ngawi, Minggu (25/4/2021), melansir dari detik.com, Selasa (27/4/2021).

Anies menilai kerja sama antara Pemprov DKI dengan Pemkab Ngawi kali ini bisa meningkatkan kesejahteraan para petani.

Ia pun mengaku, ingin membalas budi ke petani dengan sistem tersebut.

“Kita tidak ingin terus menerima berasnya dengan kualitas baik, tapi tidak memikirkan kesejahteraan pertaniannya. Dengan sistem di sini, sistem resi gudang, agar para petani dapat manfaat lebih besar, lebih meningkat kesejahteraan,” kata dia.

Petani di Ngawi pun, lanjut dia, punya kepastian akan hasil taninya dengan sistem resi gudangnya.

“Kami juga punya kepastian akan pasokannya. Kata kunci berkeadilan benar-benar jadi ikhtiar kita semua. Petani dapat manfaat, kami dapat manfaat. Dan ini bentuk terima kasih tentu kita berbalas budi, kepada petani yang sudah menyiapkan pangan pada kami di perkotaan,” bebernya.

Anies menjelaskan bahwa kebutuhan beras di DKI sangat tinggi. Jika sekali saja ketahanan pangan di DKI bergejolak, Anies menyebut bisa berdampak pada inflasi.

Anies pula berterima kasih kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang membuka peluang kerja sama DKI.

“Sistem kerja sama di sini, ada PT Food Station Cipinang Jaya, kami ucapkan terima kasih ke Pemkab Ngawi dan seluruh jajaran untuk MoU kita sehingga bisa berkembang lebih luas lagi. Dan Bu Khofifah membuka pintu kerja sama lebih luas lagi, dan manfaatmya bisa dirasakan bagi masyarakat di Jatim dan Jakarta,” tandasnya.

Anies dan Khofifah sendiri merupakan mantan menteri di kabinet Presiden Jokowi periode pertama 2014-2019. Keduanya juga merupakan juru bicara Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014.

Pertemuan Anies-Khofifah ini dalam rangka MoU antara Pemprov DKI dengan Pemkab Ngawi di Dusun Alas pecah, Desa Geneng, Kabupaten Ngawi. Sebelum ke Ngawi, Anies dan Khofifah sempat bertemu di Balai Kota Madiun.

Program Pertanian Keluarga, BKP Kementan: Upaya Strategis Ketahanan Pangan Nasional

Program Pertanian Keluarga (PK) memiliki nilai yang strategis dalam upaya membangun ketahanan pangan di kalangan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Agung Hendriadi selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian.

“Ketahanan Pangan ini terbangun dari unit yang terkecil di masyarakat, yaitu dari lingkup keluarga. Oleh sebab itu, Kami bangun Pertanian Keluarga ini bukan hanya agar penyediaan pangan dan juga kesejahteraan petani meningkatkan, tetapi untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/4/2021).

Dilansir dari detik.com, Agung berharap lewat Program Pertanian Keluarga ini, kebutuhan pangan masyarakat bisa terjamin dari desa hingga ke tingkat kabupaten/kotamadya, dan hingga ke tingkat nasional.

“Dalam upaya membangun ketahanan pangan itu kita juga harus memperhatikan unit terkecil sebagai pondasinya, yaitu dari keluarga. Itulah mengapa Pertanian Keluarga ini akan kami upayakan untuk terus dikembangkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Andriko Noto Susanto selaku Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan memberikan penjelasan bahwa Pertanian Keluarga sebagai upaya strategis untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar hal ini mampu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

“Model Pertanian Keluarga seperti ini dinilai sangat strategis untuk menjaga ketahanan pangan keluarga, kelompok akan diberi keleluasaan untuk mengelola dana bantuan dari pemerintah untuk bisa memproduksi pangan sesuai juknis. Oleh sebab itu, saya berharap agar pemerintah daerah bisa mereplikasikannya melalui APBD,” ungkapnya…baca selengkapnya dengan klik di sini. (*)

  • Bagikan