Mediatani – Pada saat rapat paripurna yang membahas tentang RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019, beberapa anggota DPR melontarkan kritik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Sri Mulyani Indrawati lantas menjelaskan, bahwa sampai saat ini pemerintah terus menjaga kebijakan dengan tetap mempertimbangkan lanjutan sisi produksi, terutama dikaitkan dengan kesejahteraan para petani.
Sejumlah infrastruktur yang terhubung langsung ke produsen telah diupayakan oleh pemerintah demi mendukung terserapnya hasil produksi.
“Menjamin kesejahteraan produsen dalam rangka meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan, kedaulatan ekonomi di dalam negeri serta perlunya pembangunan infrastruktur pertanian yang terkoneksi dengan infrastruktur lainnya,” ujar Menteri Sri Mulyani saat rapat paripurna dengan DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Melalui kementerian dan lembaga terkait, pemerintah setiap tahun tak henti-hentinya mengalokasikan anggaran untuk mendukung program-program ketahanan pangan.
Selain itu, dalam rangka menjaga harga pangan di tingkat masyarakat yang stabil dan optimal yang dapat terjangkau bagi masyarakat, pemerintah juga senantiasa mengalokasikan dana antisipasi di bidang pangan.
“Namun langkah ini tetap memberikan keuntungan bagi petani dan juga nelayan. Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan serta meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Gelontorkan Insentif
Untuk menjaga kesejahteraan dan meningkatkan produksi pangan, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah sudah memberikan berbagai macam insentif. Misalnya memastikan ketersediaan infrastruktur irigasi dan pengembangan kawasan pertanian padi, jagung dan kedelai. Lalu optimalisasi reproduksi ternak, bantuan benih dan bibit.
“Kemudian mendukung sarana dan prasarana pertanian dan peternakan serta perikanan budidaya dan pemasaran pembangunan Pasar Ikan modern. Ada juga fasilitas dan bangunan sarana petani garam, penyaluran kredit usaha rakyat di sektor pertanian, subsidi pupuk dan elpiji untuk petani dan nelayan. Lalu penyederhanaan PPN barang pertanian, bantuan premi asuransi nelayan serta bantuan kapal dan alat penangkapan ikan bagi nelayan,” tandasnya.
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa saat ini sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menyerap lapangan kerja yang cukup besar. Jumlahnya mencapai 29% dari total penyerapan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya pembangunan di sektor pangan terus dilakukan.
“Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar lapangan pekerjaan di dalam perekonomian Indonesia yang mencapai 29% dari total penyerapan tenaga kerja. Pembangunan di sektor pertanian menjadi semakin penting pada saat ini di dalam rangka untuk menjaga tingkat harga dan ketahanan pangan di dalam negeri,” ungkapnya.
