Mediatani – Petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah semakin kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi meski telah diberlakukannya penggunaan Kartu Tani. Sebagian besar dari petani tersebut malah merasa kesulitan lantaran tak mengetahui cara penggunaan kartu tersebut.
“Banyak petani yang belum mendapatkan Kartu Tani. Toh jika sudah dapat untuk penggunaannya masih bingung, ini terkait SDM ya,” ujar Kamelan, Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Jambean Kidul saat ditemui di area persawahan Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kamis (10/9).
Selain itu, Kamelan mengatakan, banyak petani yang belum mendapatkan kartu tani, padahal pemberlakukannya sendiri efektif awal September, sesuai keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Nomor 491 pada 19 Agustus 2020.
Di kabupaten yang berjuluk Bumi Mina Tani itu, masalah tidak memiliki Kartu Tani adalah persoalan yang tersendiri. Masalah lain yang harus dihadapi oleh petani yaitu mereka sedang mamasuki Musim Tanam pertama yang dimana pada saat itu biaya operasional bertani biasanya sangat tinggi. Apalagi pupuk nonsubsidi, yakni di atas harga eceran tertinggi (HET) tentunya sangat membuat petani menderita.
“Risiko yang paling parah, apabila memasuki proses pemupukan tanaman. Kalau petani tidak bisa mengambil pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani, kan kasihan,” imbuhnya.
Ia menilai, persoalan ini muncul lantaran kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada para petani dari jawatan terkait. Tidak hanya petani, dijelaskannya jika tidak sedikit pengecer yang belum siap dengan program tersebut.
“Tidak semua petani paham cara penggunaan Kartu Tani, seperti penggesekan ke mesin EDC, terlebih ada kaitanya dengan perbankan juga,” terangnya.
Kamelan berharap agar program Kartu Tani tersebut disosialisasikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) maupun instansi terkait. Menurutnya juga sasarannya pun sebaiknya tidak hanya petani tetapi juga kepada pengecer pupuk.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengatakan jika pihaknya saat ini masih terus melakukan penyempurnaan dalam implementasi penggunaan Kartu Tani. Ia berharap Kartu Tani bisa diberlakukan secara efektif pada 2021.
“Pola pendistribusian pupuk subsidi terus kita perbaiki. Sehingga saat ini data penerima pupuk subsidi bisa valid hingga 94%. Data ini akan akan semakin diperkuat dengan Kartu Tani yang kriterianya berdasarkan by name by address. Dengan cara ini, kita harapkan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan,” tuturnya dilansir dari Radarbangsa. com.
Ia mengatakan terhambatnya pendistribusian katu petani ini membuat sebagian program pemberian pupuk subsidi dilakukan secara manual.
“Memang Kartu Tani agak tersendat, dalam rapat bersama DPR, kesimpulannya Kartu Tani harus dilaksanakan secara bertahap. Karena banyak petani belum punya kartu tani, kita keluarkan surat yang isinya pupuk subsidi diberlakukan bagi para petani yang pegang kartu tani, sedangkan untuk yang belum punya, akan dilakukan secara manual,” paparnya.
