Mediatani – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan negara akan menjadi tantangan yang lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan situasi pada pandemi Covid-19.
Sebagaimana pula disampaikan tokoh inovasi teknologi dunia, Bill Gates yang menilai bahwa dampak perubahan iklim semakin jelas dirasakan di berbagai sektor kehidupan. Bahkan hal itu ditengarai jauh lebih berbahaya dari serangan Covid 19.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap berbagai komoditi pangan. Antara lain petani, pasar-bursa, harga, pergudangan-resi, modal, pembiayaan dan pinjaman, serta penjaminan-off takers,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (26/2/2021) yang dikutip mediatani.co, Sabtu (27/2/2021) dari situs berita tribunnews.com.
“Perlu adanya reformasi dan integrasi kebijakan serta mekanisme terhadap berbagai komoditi tersebut. Sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia tetap terjamin, tak terimbas pada dampak perubahan iklim maupun berbagai tantangan lainnya,” jelas dia.
Bamsoet juga menerangkan bahwa dalam lima tahun terakhir ini, produksi berbagai komoditas pangan memang telah meningkat. Sebagaimana nampak dari data yang dipaparkan Kementerian Pertanian.
Namun laju peningkatan itu, sambung dia, belum signifikan. Hal itu mengingat jumlah penduduk dan juga kebutuhan nasional yang juga terus meningkat. Seperti dalam produksi jagung, misalnya, dalam lima tahun terakhir ini cukup meningkat.
Pada tahun 2016 mencapai 23,6 juta ton, di tahun 2017 mencapai 28,9 juta ton, tahun 2018 sebesar 30 juta ton, tahun 2019 sebesar 33 juta ton, serta di tahun 2020 diprediksi mencapai 33 juta ton.
“Begitupun dengan padi yang meningkat dari 55 juta ton di tahun 2016, menjadi 56,6 juta ton di tahun 2017, kemudian 59,2 juta ton di tahun 2018. Namun menurun tajam menjadi 54,6 juta ton di tahun 2019, dan diprediksi menjadi 55 juta ton di tahun 2020,” jelas Bamsoet.
Dampak dari perubahan Iklim pun yang saat ini terjadi menyebabkan banjir di mana-mana, dikhawatirkan politikus Partai Golkar itu akan merusak pertanian utamanya padi
Oleh karena itu, dia menilai Pemerintah perlu mengantisipasi ketersediaan beras secara nasional. Sementara import beras menjadi masalah tersendiri dikarenakan negara-negara di Asia rata-rata sudah terikat kontrak antar negara.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan perihal memajukan sektor pangan tak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang berperan dalam pembinaan petani, penyediaan bibit dan pupuk, hingga memperluas luasan lahan pertanian saja. Namun juga lebih dari itu, yakni butuh dukungan dari berbagai kementerian/lembaga lainnya.
“Karenanya Indonesia perlu memiliki roadmap strategi ketahanan dan kedaulatan pangan yang konkrit dan baku agar bisa diimplementasikan secara mudah dan cepat. Sehingga bisa mensinkronkan semua regulasi di berbagai kementerian/lembaga, mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” jelasnnya.
Sementara itu, dikutip mediatani, Sabtu (27/2/2021) dari situs databoks.katadata.co.id, Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia (Global Food Security Index/GFSI) mencapai angka 59,5 pada 2020. Skor tersebut menurun 3,1 poin dibandingkan pada 2019 yang sebesar 62.6.
Skor GFSI tersebut membawa Indonesia turun tiga peringkat dari 62 menjadi 65. Posisi Indonesia diapit oleh Bolivia dan El Salvador yang masing-masing memiliki skor GFSI sebesar 60 dan 59.
The Economis Intelligence Unit melakukan penilaian GFSI dari empat aspek, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta sumber daya alam (SDA) dan ketahanan. Dari empat aspek itu hanya ketersediaan yang naik dari 64,1 menjadi 64,7 pada 2020.
Aspek keterjangkauan tercatat menurun dari angka 77,3 menjadi 73,5. Aspek kualitas dan keamanan menurun dari 51,7 menjadi 49,6. Sedangkan pada aspek SDA dan ketahanan tetap sebesar 34,1.
Sebelumnya sebagaimana diberitakan mediatani.co berdaarkan data BPS sektor pertanian tumbuh positif meski di tengah pandemi. Bahkan mengalahkan sektor industri. Baca selengkapnya. (*)
