Mediatani – Rapat internal yang di pimpin langsung oleh bapak Presiden Jokowi di Istana merdeka, Jakarta, pada hari rabu lalu, memutuskan untuk memberikan tanggung jawab baru kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) untuk melakukan program replanting serta pengembangan industri berbasis kakao dan kelapa.
Hal tersebut sesuai dengan keinginan Kementerian Perindustrian dalam upaya pembentukan kelembagaan kakao sebagai langkah untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan menjaga keberlangsungan industri serta meningkatkan kembali produktivitas kakao.
Keputusan pemerintah tersebut mendapat apresiasi dari banyak pihak, terkhususnya ASKINDO (Asosiasi Kakao Indonesia) yang menilai bahwa pemerintah mengambil langkah serius untuk peningkatan nilai ekonomi kakao Indonesia yang bisa berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
“Askindo percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia yang mengalami tantangan yang luar biasa dalam hal ketersediaan biji kakao dalam negeri serta persaingan perdagangan dengan produsen atau industri olahan kakao dari negara lain,” Ucap Ketua Askindo, Arief Susanto
Beliau berharap dengan adanya program pengembangan industri dan peningkatan produktivitas kakao tersebut, dapat meningkatkan daya saing kakao Indonesia. Baik dari segi kualitas maupun ketersediaan bahan dasar utama produk olahan coklat di tingkat global
“Dengan adanya peningkatan produktivitas kakao tidak hanya menjamin ketersediaan bahan baku domestik industri, tetapi juga yang paling penting akan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan keluarga pekebun kakao Indonesia” jelasnya
Ketua ACBI (Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia), Olivia Putri Prawiro, juga turut memberikan komentar terhadap langkah yang di ambil pemerintah dalam melihat fenomena penurunan produksi kakao Indonesia yang signifikan selama beberapa tahun terakhir dan peningkatan impor bahan baku.
“Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan kelembagaan ini dapat memberikan dampak positif pada petani dan industri, termasuk peningkatan produktivitas serta kualitas kakao, hasil olahan, dan jaminan penyerapan panen bagi petani,” ucapnya.
ACBI berharap dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi industri pengolahan kakao saat ini, termasuk juga kebutuhan untuk mengimpor sebagian besar bahan baku biji kakao.
“Kami berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, segala bentuk kegiatan kelembagaan dan upaya penguatan hulu kakao Indonesia sangat dibutuhkan, ini sejalan dengan misi ACBI dalam memperkuat petani kakao melalui fermentasi biji yang bertujuan memberikan nilai tambah terhadap biji kakao yang kemudian berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
“Kami mendukung setiap langkah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi petani dan industri kakao serta kelapa di Indonesia. Kami sungguh berterima kasih kepada pemerintah atas langkah yang memberikan dampak positif ini,” imbuhnya.
