Luhut Dapat Lampu Hijau dari Jokowi, Lumbung Ikan di Maluku Segera Dikerjakan

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kedua kanan) saat berada di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau

Mediatani – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan tentang pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Ambon, Maluku. Ia mengatakan proyek tersebut akan segera dikerjakan dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikannya setelah berbicara panjang lebar dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut mengaku telah mengarahkan Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenkomarves Safri Burhanuddin untuk mengeksekusi proyek tersebut.

“Tadi malam saya bicara panjang lebar sama Presiden mengenai itu lumbung ikan yang ada di Ambon. Itu segera kita kerjakan dan saya sudah bicara sama Pak Safri tadi malam dan tadi Pak Safri sudah mulai action,” ungkap Luhut dilansir dari DetikFinance, Senin (22/03/2021).

Luhut juga berjanji akan segera membahasnya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sebagai tindaklanjut arahan Jokowi dalam mempercepat pembangunan dan infrastruktur pendukungnya.

“Intinya semua kita segerakan kerjakan karena itu semua bisa dikerjakan,” ucapnya.

Selain lumbung ikan nasional, Luhut juga menjelaskan tentang penataan pipa dan kabel bawah laut dan sejumlah proyek investasi lainnya yang berkaitan dengan isu kemaritiman di Batam, Kepulauan Riau.

“Saya pikir penataan di Batam akan lebih banyak. Tadi malam saya bicara panjang lebar dengan Presiden mengenai itu,” kata Luhut dalam pembukaan Sosialisasi Alur Pipa dan atau Kabel Bawah Laut, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Berbagai pihak, mulai dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai dan Kepolisian juga dimintanya untuk turut serta terlibat dalam proses penataan ruang bawah laut dan pembangunan lumbung ikan di Ambon. Menurutnya, semua pihak harus terlibat dan bekerja sama dalam berbagai proyek tersebut.

“Semua kita terintegrasi bekerjanya termasuk dengan bea cukai polisi. Jadi tidak ada satu elemen pun yang tidak terlibat dalam penataan penertiban negeri kita yang tercinta ini,” pungkas Luhut.

Luhut sebelumnya telah memasang target dimana dengan hadirnya lumbung ikan nasional,  Indonesia bisa terus aktif melakukan ekspor ke berbagai negara mulai dari Eropa, Amerika Serikat (AS), hingga Australia.

Adapun yang menjadi fokus utamanya saat ini yaitu pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan pelabuhan perikanan yang bertaraf internasional dan Ambon New Port yang dibangun dengan konsep pelabuhan terintegrasi perikanan.

Lumbung ikan di Maluku nantinya akan memiliki fasilitas berupa terminal petikemas internasional dan domestik, kawasan industri dan logistik, serta terminal LNG dan pembangkit listrik. Untuk itu, tambahnya, pembangunan infrastruktur kawasan tersebut akan dipercepat agar segera dapat digunakan.

Luhut memaparkan bahwa kawasan Maluku memiliki potensi perikanan yang besar dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia titik 714, 715, dan 718. Pada ketiga titik tersebut, potensi perikanan yang dimiliki mencapai 950.000 ton per tahun dengan target produksinya sebesar 665.000 ton per tahun.

Lumbung Ikan Nasional

Pemilihan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 2010 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilihan itu didasarkan pada pertimbangan kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan lokasi geografi yang sangat strategis di antara dua samudera, Hindia dan Pasifik

Kemudian, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung pada akhir 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat itu adalah Susi Pudjiastuti, berpidato dan berjanji akan mengalokasikan dana untuk melaksanakan pembangunan LIN di Maluku. Dana tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan industri perikanan di Maluku.

Hingga pada akhirnya program LIN baru kembali diwacanakan dan telah mendapatkan restu dari DPR RI melalui pemberian anggaran untuk pembangunan LIN di Maluku dan Maluku Utara. Komisi IV menyetujui pembangunan LIN dengan pemberian anggaran sebesar Rp3,2 triliun.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menjelaskan, pemberian anggaran senilai Rp3,2 triliun itu untuk melaksanakan pembangunan LIN pada tahun 2021. Pemberian alokasi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan kinerja program dan berbagai kegiatan di sektor kelautan dan perikanan.

Di awal tahun 2021 ini, pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait mulai mengawal proses pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Upaya tersebut terlihat dari rutinnya digelar rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah dan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan.

Salurkan Donasi

  • Bagikan
Exit mobile version