Mediatani – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa pupuk merupakan variabel yang penting dalam pertanian. Oleh karena itu, ia berharap agar kemudahan akses terhadap pupuk dapat ditingkatkan bagi para petani.
“Pupuk itu penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akses petani terhadap pupuk jangan sampai dibikin rumit,” tutur Syahrul lewat dilansir dari Antara, Kamis (3/8/2023).
Menurutnya, pembenahan distribusi pupuk menjadi keharusan yang mendesak. Ia juga menekankan perlunya penguatan terhadap SOP agar mekanisme distribusi pupuk dapat ditingkatkan secara signifikan.
Karena itu, Syahrul mengusulkan perbaikan SOP guna mencapai distribusi pupuk yang lebih merata, mengingat bahwa terdapat kepentingan petani dalam hal ini.
Dalam usahanya untuk meningkatkan efisiensi distribusi pupuk, Syahrul menyinggung signifikansi penggunaan teknologi digital dalam mengawasi dan mencatat data penerima pupuk.
“Sekarang ini zamannya digital. Seharusnya kita bisa manfaatkan sehingga pupuk subsidi bisa diterima sesuai sasarannya,” tuturnya.
Berbicara tentang transformasi kebijakan subsidi pupuk, Syahrul mengingatkan agar semua pihak berlaku hati-hati. Ia menekankan perlunya dilakukan pendekatan yang perlahan karena mengelola sektor pertanian bukanlah tugas yang sederhana.
Terlebih lagi, karena hal ini menyangkut nasib para petani, pendekatan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab
“Kita harus pelan-pelan. Mengurusi pertanian tidak semudah itu. Apalagi ini nasib petani, kita tidak boleh main-main,” tegasnya.
Syahrul juga memberikan peringatan bahwa ada banyak entitas yang terlibat dalam proses distribusi pupuk. Ia menekankan pentingnya kolaborasi tim dalam hal ini.
“Semua pihak yang terlibat harus memiliki team work. Kita harus menjaga akuntabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cepat, cermat, dan akurat,” jelasnya.
Sama dengan pandangan Syahrul, Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus menyatakan bahwa program subsidi pupuk tidak akan mencapai kesuksesan tanpa partisipasi dari berbagai lembaga negara dan badan pemerintahan lainnya. Ini melibatkan keterlibatan pemerintah daerah yang mencakup tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan hingga pemerintah desa.
“Di sini Ombudsman memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman RI,” sebut Bobby.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian dan timnya karena telah aktif dalam mengawasi kelancaran pelaksanaan program subsidi pupuk.
Bobby menyatakan bahwa program tersebut telah berlanjut hingga saat ini, dengan pelaksanaan yang terus berjalan sekitar 40 tahun. Ia mengindikasikan bahwa program subsidi pupuk memberikan masyarakat gambaran bahwa mereka memiliki dukungan dalam mengatasi tantangan ekonomi mereka.
Selama workshop yang diadakan oleh Ombudsman, Bobby mengidentifikasi beberapa isu yang akan dijadikan topik diskusi. Ini termasuk tujuan dari kebijakan subsidi pupuk, kriteria untuk menentukan petani penerima pupuk, proses pendataan, dan distribusi pupuk.
“Terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman tentunya memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam Kebijakan Pupuk Bersubsidi,” ujarnya.
