Oleh: Masluki *
Pasca riuhnya wacana impor beras di awal tahun 2018, disusul dengan kejadian busung lapar di Asmat kembali menyayat hati nurani kita. Boleh jadi persoalan pangan bangsa ini memang sudah sangat akut dan mengakar sampai kepelosok negeri. Desa yang dulunya menjadi benteng terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan mulai runtuh. Mungkin pula persoalan busung lapar di Asmat hanyalah sebagian dari fenomena bola salju yang akan disusul daerah lain.
Laporan Tim medis Unhas yang di publish locita.co menguraikan jika Asmat hanya butuh hutan sagu, bukan beras raskin, mie instan dan makanan instan lainnya. Pribahasa tikus mati dilumbung padi benar adanya. Angka kematian yang disebabkan busung lapar dan gizi buruk masih tinggi. Provinsi NTT dan Papua Barat merupakan potret masih tingginya tingkat gizi buruk sesuai dengan standar WHO yaitu >30%. Apa yang salah dengan negara agraris ini?
Kondisi Persaguan Nasional
Secara politik, komoditi sagu tidak strategis untuk mendonkrak popularitas dan elektabilitas pemerintah. Pada tingkat nasioanal program persaguan belum mendapat tempat dihati pemerintah pusat. Perbicangan sagu lebih banyak dibahas pada tingkat lokal yang memiliki potensi sagu. Tidak sama dengan komoditi padi, jagung dan kedelai sangat diawasi stok dan angka kecukupannya.
Selain waktu panen yang memakan waktu lama 7 sampai 10 tahun, tanaman ini pada umumnya hidup dan berkembang dilahan marjinal seperti rawa, pinggiran sungai, lahan gambut dan hutan secara spot-spot. Akses dan infrastuktur untuk mencapai lokasi pertanaman membutuhkan tantangan besar. Sehingga sagu tidak dimasukkan sebagai komoditi pangan strategis nasional. Perlu disadari bahwa menanam sagu ibarat menanam pohon keabadian, sekali menanam maka panen akan terus menerus sampai generasi berikutnya.
Sebagai sumber pangan utama setelah beras, jagung dan kedelai. Sagu yang tumbuh baik pada daerah yang beriklim tropis sangat potensial dikembangkan sebagai komoditi unggulan, mengingat angka kebutuhan akan pati sagu semakin meningkat seiring dengan berkembangnya hasil penelitian dan produk olahan sagu berbasis industri.
Berdasarkan data Ditjenbun tahun 2016 luas areal sagu Indonesia sebesar 213.280 dengan total produksi 440.516 ton. Terdiri dari 193.080 ha dengan total produksi sebesar 283.511 ton pada perkebunan rakyat dan 20.200 ha dengan total produksi 157.005 ton perkebunan swasta. Potensi tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal khususnya untuk perkebunan rakyat. Produksi tanaman sagu pada perkebunan rakyat masih sangat rendah hanya rata – rata 1.47 hon/ha, sedangkan untuk perkebunan sagu swasta sudah tergolong tinggi dengan produksi rata – rata 7.77 ton/ha.
Berdasarkan hasil kajian ahli sagu IPB, 4 pohon sagu secara berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat setara dengan konsumsi beras 114,6 kg/kapita/tahun dalam satu rumah tangga. Sagu merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang potensial untuk ketahanan pangan nasional non beras. Sagu dapat tumbuh di daerah rawa atau tanah marginal dengan daya adaptasi lingkungan yang luas. Sejak dahulu, tanaman sagu digunakan sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia bagian timur terutama Maluku, Papua dan Sulawesi. Lambat laun dengan adanya dominasi pangan beras sehingga sagu saat ini bukan lagi menjadi pangan pokok masyarakat.
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat mulai beralih mengkonsumsi bahan makanan dari sagu. Meskipun terjadi perubahan paradigma masyarakat tentang pangan sagu, namun setelah banyaknya penelitian yang menempatkan sagu sebagai sumber bahan pangan yang sehat. Sagu mengandung gluten, kadar glikemiknya rendah sehingga baik untuk penderita diabetes.
Masa Depan Sagu
Semakin tingginya konsumsi bahan olahan makanan yang terbuat dari sagu menyebabkan tanaman ini dieksploitasi besar – besaran. Tetapi pada sisi lain tidak sejalan dengan langkah budidaya yang mendukung keberlanjutan tanaman sagu. Sehingga diperkirakan tanaman ini lambat laun akan punah.
Perubahan sistem pengelolaan pengolahan dan pemanfaatan sagu dari sagu yang tumbuh liar menjadi pengembangan budidaya untuk tujuan komersial. Pengendalian dan pengelolaan sagu yang terkoordinasi antar para pemilik sumber daya dan pengembang sumber daya melalui kesepakatan bersama untuk mempertahankan dan memperbaiki industri sagu ke industri pedesaan yang mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembagian keuntungan indutrsi sagu.
Keinginan masyarakat untuk membudidayakan tanaman sagu masih tergolong rendah, hal tersebut dikarenakan umur panennya mencapai 6 sampai 7 tahun. Waktu yang cukup lama sedangkan kebutuhan hidup yang mendesak membutuhkan solusi yang tepat dalam membudidayakan tanaman sagu. Belum ditemukannya tanaman sagu berumur pendek dalam bidang pemuliaan tanaman menjadi salah satu kendala saat ini.
Selain itu faktor budidaya tanaman sagu yang tidak intensif memperlambat proses panen tanaman tersebut. Pada umumnya sagu yang dibudidayakan secara intensif hanya dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Untuk skala perkebunan sagu rakyat diperlukan suatu inovasi untuk memanfaatkan lahan sagu secara intensif dan terpadu guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang mengembangkan komoditi sagu. Melalui sebuah system pertanian terpadu, petani dapat keluar dari praktek ijon yang menjerat petani dalam rantai kemiskinan.
Peluang pengembangan sagu masih memungkinkan karena kesesuaian lahan dan ketersediaan pasar, namun dalam pengembangannya memiliki hambatan. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait teknik budidaya dan diversifikasi produk serta jaringan pemasaran. Dampaknya, itu petani lebih cenderung mengarah ke tanaman pangan lainnya. Disisi lain, fokus anggaran untuk budidaya tanaman panganpun masih di dominasi oleh padi, jagung dan kedalai dalam gerakan upsus (Pajale), sedangkan sagu belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Sehingga dana untuk pengembangan sagu hanya 5 milyar pada tahun 2018.
Sedangkan jika diversifikasi pangan berhasil digalakkan tentunya akan mengasilkan pangan yang variatif akan berdampak pada pengurangan kapasitas impor beras, jagung dan kedelai tanpa harus mengeluarkan triliunan anggaran APBN. Program sagu nasional hanya menghasilkan 0,05% dari total Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (ABPN) selama 2012 sampai 2014, jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan tanaman tahunan lainnya. Adanya pergeseran sosial budaya sagu karena adanya politik pangan lokal menjadi tantangan dimasa yang akan datang. Dimasukkannya komoditi sagu kedalam naungan kementrian pertanian melalui Inpres No.9 tahun 2017 memberikan angin segar akan pentingnya sagu sebagai sumber pangan alternatif. Indonesia dengan luas areal sagu terbesar dapat menjadi penghasil sagu terbesar didunia.
Paradigma pertanian terpadu lebih dinilai sebagai pertanian konvensional yang secara ekonomis tidak memberikan banyak keuntungan, produksi yang cenderung rendah, pelaksanaannya tergolong susah dan belum ditemukannya sebuah model yang tepat untuk meningkatkan nilai ekonomis. Melalui riset, pengelolaan sagu secara intensif berkelanjutan dengan pendekatan pertanian terpadu dapat menjadi solusi untuk memenuhi kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Integrasi tanaman semusim sampai sagu berumur 3 tahun, budidaya ikan pada saluran air dan budidaya ternak unggas dapat menjadi sumber pendapatan petani. Limbah sagu dapat menjadi pakan ikan dan unggas, pupuk kompos dan media tanam. Sehingga pengembangan sagu terpadu dapat memberikan keuntungan lebih baik secara ekonomi, sosial dan ekologi.
Diperlukan dukungan kebijakan, input modal dan teknologi tepat guna untuk mewujudkannya. Pengelolaan sagu harus dibangun dalam konsep kawasan industri sagu secara terpadu. Kerjasama stakeholder baik pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan perguruan tinggi dalam menangani persaguan nasional akan menjadi komoditi stategis. Mendorong diversifikasi pangan berbasis sagu menjadi langkah penting menuju swasembada pangan.
*) Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Agronomi dan Hortikultura IPB
