Mediatani – Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) dinilai harus berperan dalam mendorong transformasi sistem pertanian tradisional menjadi moderen, melalui peningkatan kapasitas SDM pertanian.
Seruan itu dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian-Kementerian Pertanian RI (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi di Depok, Selasa (20/4) saat membuka Rapat Koordinasi IPDMIP dalam rangka akselerasi penyerapan anggaran dan pencapaian output dan outcome IPDMIP.
“IPDMIP harus berperan mendorong proses transformasi dari sistem pertanian tradisional menjadi modern. Maka dari itu, SDM-nya harus digarap lebih dahulu. Mereka adalah petani, penyuluh, petani milenial melalui pelatihan,” kata Dedi Nursyamsi, mengutip, Sabtu (24/4/2021) dari laman Republika.co.id.
Sistem pertanian tradisional, kata dia, dicirikan oleh produktivitas yang rendah, penggunaan varietas lokal, dikerjakan secara manual atau dengan bantuan tenaga ternak, karena belum memanfaatkan mekanisasi pertanian serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Pertanian modern dicirikan dengan masifnya varietas berdaya hasil tinggi, menerapkan mekanisasi dan pemanfaatan teknologi era industri 4.0,” kata Dedi Nursyamsi yang hadir didampingi Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Leli Nuryati selaku Direktur National Project Implementation Unit (NPIU) IPDMIP.
Hal itu pula sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo agar kegiatan IPDMIP berjalan maksimal, dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat pedesaan, khususnya bagi petani dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan.
“Dengan IPDMIP, kita akan menggenjot produktivitas pertanian, khususnya di daerah irigasi. Diharapkan pendapatan petani naik sehingga kesejahteraan petani juga meningkat,” ungkap Mentan Syahrul.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi mengapresiasi pencapaian realisasi kegiatan dan anggaran IPDMIP tahun 2020, yang mencapai 94 persen.
Sehingga IPDMIP untuk 2021 diberi kesempatan untuk melakukan top-up (penambahan) pagu anggaran. “Dengan top-up sebesar Rp65 miliar, sehingga total pagu anggaran kegiatan IPDMIP menjadi Rp103 miliar.
Tim NPIU harus memperhitungkan secara matang langkah-langkah mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasinya,” ucapnya.
Dedi juga berpesan, IPDMIP harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak output dan outcome signifikan di lahan-lahan pertanian beririgasi.
IPDMIP dapat berperan melalui kegiatan Training of Trainer (TOT), Training of Facilitator (TOF), Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) di tingkat provinsi (Kostrawil) dan kabupaten (Kostrada).
Ia mengharapkan NPIU dari IPDMIP dalam bekerja dapat mencontoh tim sepak bola yang mengutamakan kerjasama tim, kemampuan individu sehingga dapat menerjemahkan dan melaksanakan arahan pimpinan.
“Tim NPIU juga harus melakukan akselerasi semua kegiatan melalui proses yang cepat, sistematis dan taktis,” ungkapnya.
Mentan Beri Arahan ke Penyuluh: Jangan Ada Lagi Petani Miskin
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta para penyuluh pertanian untuk mendampingi petani secara penuh dalam setiap periode musim tanam hingga panen.
Sumber daya alam yang sangat mendukung semestinya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi petani sehingga tak ada lagi petani yang miskin.
“Tugas penyuluh mendekatkan alam yang bagus, air yang terus mengalir, matahari yang ada, mari kita wujudkan petani tidak ada yang miskin karena semestinya petani tidak miskin,” kata Syahrul dalam Training of Trainers Penyuluh Pertanian secara virtual, Jumat (23/4), dilansir dari laman Republika.co.id.
Syahrul mengatakan, bertani, terlebih untuk sub sektor tanaman pangan sangat menjanjikan untuk memberikan penghasilkan. Setidaknya, kebutuhan pangan bisa dipenuhi langsung tanpa harus membeli.
Masing-masing komoditas juga ada yang memiliki jangka waktu pendek untuk bisa dipanen dan seluruhnya menjanjikan. Ia pun meminta kepada penyuluh agar tidak membiarkan petani menganggurkan lahannya setelah selesai musim panen.
“Penyuluh tidak boleh membuat ada lahan yang menganggur dan tidak menghasilkan uang. Satu, dua bulan tidak tanam, berarti membuang satu musim. Kalau satu hektare luasnya, kita sudah membuang sekitar Rp 10 juta,” kata dia…baca selengkapnya dengan klik di sini. (*)
