Mediatani – Mengingat semakin langkanya lahan dan kebutuhan untuk melestarikan hutan dan lahan gambut, Indonesia perlu memprioritaskan intensifikasi lahan dibandingkan ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan produksi pangan nasional.
“Intensifikasi lahan dapat dilakukan melalui penggunaan benih dan pupuk yang berkualitas. Mengingat kesenjangan produktivitas pertanian antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa yang masih besar, maka perlu terus digalakkan optimalisasi lahan pertanian yang ada,” Aditya Arta, Direktur Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), mengatakan dalam siaran persnya, (27/1/2024).
Ia mengatakan perluasan lahan dan penambahan kawasan baru tidak hanya akan menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan, tetapi juga menyebabkan emisi karbon dan memperburuk kerusakan alam.
Urgensi upaya peningkatan produktivitas tergambar dari menurunnya produktivitas per hektar beberapa tanaman pangan, seperti padi dan kedelai, dalam beberapa tahun terakhir. Perbedaan produktivitas antar wilayah juga tidak dapat diatasi.
Sebuah studi CIPS yang berjudul `Beralih dari Subsidi Pupuk dan Benih: Mengkaji Ulang Bantuan untuk Mendorong Produktivitas dan Persaingan di Pasar Input Pertanian’ menemukan bahwa produktivitas padi pertanian di Jawa adalah 5,64 ton/ha, yang terbukti 23% lebih tinggi dibandingkan produktivitas padi di luar Jawa 4,58 ton/ha.
Luas panen padi di luar Pulau Jawa mencakup sekitar 50% luas panen padi nasional, namun hanya menyumbang 44% produksi padi nasional. Kajian ini juga memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas padi di luar Pulau Jawa, antara lain akses terhadap irigasi, penggunaan pupuk, dan penggunaan pola tanam “Jajar Legowo” yang mengatur jarak tanam.
Aditya mengatakan jika faktor-faktor tersebut semakin membaik, maka potensi produksi pertanian di luar Jawa bisa meningkat signifikan, dan perluasan lahan bukan lagi satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas.
Salah satu bentuk ekstensifikasi lahan pertanian dengan hadirnya food estate yang merupakan program andalan salah satu calon presiden dan wakil presiden 2024, tetapi menuai kritik karena dianggap merugikan lingkungan.
Meskipun program ini pertama kali dikembangkan oleh pemerintah Kalimantan Tengah, namun belum terbukti mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Setengah dari lahan pertanian pangan seluas 60.000 hektar di Kalimantan Tengah ini dibangun pada tahun 2020, dan sisanya dibangun secara bertahap pada tahun 2021.
Akan tetapi pada tahun 2022, Green Peace Indonesia mendapati bahwa lahan tersebut sudah terbengkalai dan dinilai menjadi akibat perubahan iklim yang terjadi pada sekitar Kawasan tersebut.
“Dibutuhkan upaya kolektif dari hulu ke hilir untuk mewujudkan ketahanan pangan,” ucap Aditya.
Untuk mencapai tujuan ini, CIPS merekomendasikan antara lain adanya prioritas dan dukungan terhadap investasi pertanian dan perlunya presiden terpilih untuk mengevaluasi proses investasi dan meninjau strategi untuk meningkatkan akses pasar bagi petani.
Yang tidak kalah penting adalah penciptaan nilai dan efisiensi di sektor pertanian akan ditingkatkan dengan menggunakan inovasi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil panen.
“Presiden terpilih nanti perlu mengevaluasi prosedur investasi di sektor pertanian untuk menarik minat investor,’” tambah Aditya.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pertanian pada 2014-2022 tumbuh sekitar 28% dari yang tadinya Rp13 triliun menjadi Rp43,5 triliun. Meski demikian, terjadi penurunan pada 2020-2022 akibat pandemi covid-19. Namun pada tahun 2022 nilainya kembali meningkat menjadi Rp38,8 triliun atau tumbuh sebesar 32%.
Investasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian, teknik pertanian yang lebih baik, perluasan jaringan irigasi, dan mitigasi perubahan iklim melalui modifikasi iklim.
Terkait riset dan inovasi seperti peningkatan mutu sumber daya manusia pada sektor pertanian, perlu adanya atensi dari pihak pemerintah untuk memberikan dukungannya, termasuk kerja sama dengan pihak swasta. Agar sektor pertanian lebih produktif bukan hanya pada sisi ekonominya saja melainkan kesejahteraan Masyarakat pula.
“Reformasi system pertanian perlu masuk dalam program kerja prioritas Presiden yang akan terpilih di masa depan,” jelas Aditya.
