Mediatani – Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sub sektor perikanan tangkap, yaitu menerapkan digitalisasi pada sejumlah layanan di pelabuhan.
Upaya penerapan digitalisasi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan keselamatan nelayan saat melaut hingga memperkuat pendataan hasil produksi. Alat itu adalah Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi – Automatic Identification System (WakatobiAIS).
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP, memasang alat tersebut pada sepuluh kapal nelayan yang berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Serang, Banten.
Alat tersebut dipasang bersama oleh LPTK dan Solusi 247. Selain itu, pemasangan alat ini juga mendapat dukungan penuh dari Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Direktorat Kepelabuhanan DJPT.
Wakatobi AIS sendiri adalah perangkat AIS Class B yang berfungsi untuk mengirim posisi kapal secara simultan sehingga keberadaan kapal dapat diketahui oleh kapal-kapal lain di sekitarnya dan stasiun monitoring di darat.
Dengan fungsi terebut, alat ini berguna sebagai alat keselamatan nelayan apabila kapal yang mereka operasikan sedang dalam kondisi bahaya.
Alat ini sangat mudah untuk dipasang, cukup dengan memasang antena pada bagian kapal yang tertinggi, lalu alat utama AIS dipasang pada posisi yang mudah dijangkau oleh awak kapal.
Sebelumnya, AIS juga memiliki produk lain namun masih membutuhkan sambungan listrik ke catu daya seperti ke aki atau adaptor DC serta sambungan kabel ke antena GPS yang dipasang terpisah.
Hasil inovasi dari riset Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi ini dinilai sangat cocok untuk diterapkan pada kapal-kapal nelayan Karangantu yang sebagian besar merupakan kapal bagan.
Nelayan Karangantu kerap melakukan penangkapan di lokasi yang banyak dilalui pelayaran kapal-kapal besar dari Cilegon dan Merak. Hal tersebut membuat keberadaan kapal nelayan sangat berisiko mengalami tabrakan atau terkena hempasan ombak yang kuat dari kapal besar yang melintas.
“Kami sangat mendukung implementasi alat keselamatan nelayan di kapal-kapal nelayan terutama nelayan di wilayah pengawasan kami. Terlebih dipilihnya PPN Karangantu merupakan kali pertama dimanfaatkannya alat keselamatan nelayan hasil temuan para peneliti LPTK Wakatobi,” ujar Kepala PPN Karangantu, Asep Saefuloh, Senin (29/3/2021).
Sebelum dilakukan pemasangan Wakatobi AIS, kapal terlebih dahulu dicek untuk menentukan kapal yang memenuhi syarat. Proses instalasi hanya membutuhkan waktu 7 hingga 10 menit dan alat sudah dapat langsung digunakan dan otomatis kapal dapat dilihat posisinya di layar monitor.
Selain di kapal, tim juga melakukan instalasi sistem penerima AIS di kantor Pelabuhan. Sistem ini akan memudahkan operator Pelabuhan untuk melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap aktivitas kapal perikanan yang ada di PPN Karangantu.
Kepala LPTK Wakatobi, Akhmatul ferlin, menyebutkan bahwa sistem Wakatobi AIS terbagi atas beberapa unit, dimana unit di kapal terdiri dari AIS transmitter dan perangkat AIS, unit di darat terdiri dari menara antenna AIS receiver+ mini PC dan Modem.
Lebih lanjut Akhatul menjelaskan bahwa layar ship monitoring Wakatobi AIS dapat mengidentifikasi tiga masalah utama yang kerap dialami oleh nelayan saat melaut. Pertama, nelayan yang beroperasi kurang siap dalam hal penguasaan informasi mengenai kondisi meteorologi di area target penangkapan ikan.
“Kedua, perlunya peningkatan keterpantauan armada-armada nelayan tradisional oleh otoritas di darat untuk mendukung ekstraksi SDA yang berkelanjutan, sekaligus sebagai data penting dalam proses rescue saat para nelayan mengalami musibah di laut,” ungkap dia.
Ketiga, lanjutnya, nelayan tradisional sulit dalam memberikan kabar kondisi darurat yang mereka alami akibat terbatasnya moda komunikasi di laut, sehingga upaya penyelamatan cenderung terlambat dilakukan.
Selain WakatobiAIS, KKP juga akan menggunakan teknologi Internet of Thing (IoT) timbangan online di PPN Karangantu. Sistem ini sebelumnya telah diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap.
Sistem ini juga telah diintegrasikan dengan aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang merupakan kerangka Satu Data KKP.
Kepala Pusdatin Budi Sulistiyo menuturkan penerapan timbangan online ini dapat mempercepat proses serta menjamin akurasi pencatatan hasil tangkapan nelayan. Selanjutnya volume dan nilai per komoditas ikan akan digunakan sebagai dasar penetapan PNBP yang akan dibayarkan pelaku usaha.
“Untuk mendukung proses ini, pendataan KUSUKA menjadi penting dan KKP menargetkan pendataan KUSUKA selesai 2022,” tandas dia.
