Mediatani – Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyatakan dukungannya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Lingkar Luar Wilayah Perairan Indonesia (Outer Ring Fishing Port/ORFP).
Melalui program Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap tersebut, pemerintah akan melakukan optimalisasi fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC).
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman, saat melakukan kunjungan lapang dalam rangka pemilihan alternatif lokasi kegiatan proyek dan Silaturahmi Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ir. Frits Penehas Lesnussa, M.Si di PPSC.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Imas Masriah, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap serta para pejabat di Pemkab Cilacap.
Wabup Syamsul menuturkan, optimalisasi PPS Cilacap ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan industri perikanan Cilacap. Untuk itu, dia berharap semua pihak dapat mendukung pengembangan industri ini.
“Untuk bisa mewujudkan industri perikanan di Cilacap, kami harus memperbaiki PPS Cilacap. Oleh karena itu Pemkab Cilacap siap mendukung kalau nanti harus presentasi ke Pak Gubernur, presentasi bila nantinya ada kesulitan kami siap mendukung,” ucapnya, dikutip dari Gatra, Minggu (21/2).
Syamsul memastikan dengan potensi dan sumber daya yang terdapat di Cilacap serta adanya sarana prasarana perikanan yang memadai untuk menjadi lokasi program, dapat mewujudkan cita-cita Cilacap sebagai industri energi, industri pertanian pangan dan industri perikanan.
“Saya ingin meyakinkan ke Pak Direktur dan tim rombongan bahwa Cilacap sangat pantas sebagai lokasi bukan hanya alternatif tetapi sebagai tujuan program tersebut. Kami komitmen ingin mengembangkan perikanan di Jawa bagian selatan dengan mengoptimalkan PPS Cilacap,” imbuhnya.
Kepala PPSC, Imas Masriah menyampaikan dalam program pengembangan yang dilakukan, akan dibangun kolam sandar untuk menampung lebih banyak kapal-kapal, sehingga pelabuhan perikanan Cilacap dapat lebih optimal.
Menurutnya, berdasarkan masterpan tahun 2007, luas kolam tersebut kurang lebih 10 hektare untuk menampung sekitar 127 kapal. Namun ia mengatakan pihaknya akan mengkaji ulang apakah ukurannya harus lebih besar atau cukup dengan merevitalisasi kolam yang ada.
“Jadi bukan hanya melakukan pengembangan kolam baru, tetapi kolam lama juga akan direvitalisasi sehingga lebih optimal untuk menampung kapal nelayan karena masih banyak yang sandar di pinggir-pinggir (pantai),” ungkap Imas.
Direktur Kepelabuhanan Perikanan Frits Penehas Lesnussa mengungkapkan hingga saat ini terus dilakukan survei dan pencarian solusi atas kendala-kendala terkait pengembangan untuk program tersebut.
Ia berharap semua syarat dapat dipenuhi sesuai yang diinginkan oleh pihak luar negeri sehingga pengembangan bisa dilakukan di lokasi tersebut.
“Karena ini pelabuhan perikanan tipe A. Kami berencana kalau di utara ada di Jakarta, mudah-mudahan kalau di selatan ada di Cilacap,” ucap Frits.
Mantan Menteri KKP berkomitmen mengembangkan PPS Cilacap
Sebelumnya, eks Menteri KKP Edhy Prabowo menyatakan dukungannya atas upaya pengembangan PPS Cilacap. Menurutnya, PPS Cilacap akan menjadi potensi yang besar jika dimaksimalkan dan diberdayakan di Jawa. Pasalnya, Indonesia hanya memiliki enam PPS dan salah satunya di Cilacap.
Untuk itu, pihaknya merestui adanya pengajuan penggunaan tanah seluas 18.136 meter persegi (m2) milik TNI Angkatan Darat (AD) untuk dijadikan lokasi pengembangan PPS. Terlebih tanah tersebut berada di area pelabuhan dan akan digunakan untuk pembangunan satu kolam sandar kapal-kapal nelayan.
Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perikanan Tangkap KKP yang pada saat itu, Aryo Hanggono untuk melakukan pendataan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang mengalami pendangkalan. Sebab, berdasarkan laporan dari Kepala PPS Cilacap, di lokasi tersebut telah terjadi pendangkalan yang kerap membuat kapal kandas.
