Mediatani – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng sejumlah start up (e-commerce platform) untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan di lahan perhutanan sosial.
“Kami di Kemenkop dan UKM dititipi mengelola program pemanfaatan lahan perhutanan sosial, dimana pemerintah membagikan HGU per KK menerima 2 hektare selama 25 tahun. Saat ini sudah dibagikan hampir 4 juta hektar dari total 13,7 juta hektar. Mereka akan kita dorong dalam dalam kluster-kluster per 50 atau 100 hektar supaya bisa dikelola dalam skala bisnis,” kata Menkop dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Senin (13/1).
Menurutnya, hal ini dilakukan agar lahan-lahan yang dibagikan pada masyarakat sekitar, bisa berkembang menjadi skala bisnis, bahkan bisa melakukan ekspor
“Saya tertarik untuk bekerjasama dengan start up untuk membuat bisnis model agar para petani itu bisa memanfaatkan lahannya dalam skala bisnis. Para start up ini kan tahu soal supply dan demand di pasar, saya juga berharap start up ini bisa menjadi offtaker (pembeli) untuk produksi yang dihasilkan petani penggarap pemanfaatan kehutanan sosial,” ujar Teten.
Dia mengatakan sudah mengumpulkan kelompok-kelompok penerima perhutanan sosial, dan sekarang tinggal mencari offtaker dan bisa memberikan masukan bisnis model apa yang menguntungkan khususnya di sektor agribisnis dan holtikultura, bukan lagi komoditi primer, bagaimana pembiayaannya dan apa.yang dibutuhkan market/pasar.
“Fokus saya dalam pemanfaatan perhutanan sosial ini adalah bagaimana mengembangkan bisnis model dan wirausaha. Bagaimana mereka punya usaha dalam skala bisnis. Saya butuh masukan dari teman start up apa yg diperlukan untuk meningkatkan usaha para petani penerima lahan,” jelas dia.
