Mediatani – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk melakukan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Salah satu terobosan yang dilakukan KKP yaitu dengan memastikan adanya jaminan hari tua atau uang pensiun untuk nelayan.
Hal tersebut merupakan ide dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang disampaikan usai melakukan kunjungan lokasi Lumbung Ikan Nasional di Maluku. Menteri Trenggono berencana untuk mulai memberlakuan jaminan hari tua untuk nelayan itu di provinsi tersebut.
Terkait terobosan tersebut, Menteri Trenggono merincikan tiga hal yang harus dimiliki oleh nelayan yang bekerja, yang pertama asuransi kecelakaan, kedua asuransi kesehatan, dan ketiga adalah tunjangan hari tua.
“Jadi nelayan dimulai di 3 WPP LIN ini, adalah nelayan yang memiliki pensiun di hari tuanya, saat tidak melaut lagi. Nah ini harus disiapkan,” ujar Menteri Trenggono
Menteri Trenggono juga menargetkan akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mentransformasi sistem penangkapan ikan dan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan yang beroperasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nelayan, menjaga kualitas produk, serta menjamin keberlanjutan populasi perikanan yang terdapat di laut Indonesia.
Mengenai program LIN tersebut, Menteri Trenggono meminta jajaran KKP untuk segera melakukan beragam persiapan, mulai dari menghitung ulang potensi perikanan tangkap yang ada di tiga lokasi WPPNRI (714, 715, dan 718) hingga menyiapkan segala infrastruktur pendukung operasional pelabuhan perikanan di Provinsi Maluku.
Dan yang paling penting, lanjutnya, kesiapan dari semua pihak yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan. Karena menurutnya, pelabuhan yang akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan berguna jika tidak diisi dengan berbagai industry perikanan yang direncanakan sebelumnya.
“Itu tidak akan menjadi apa-apa, kalau kita tidak segera mengisi ekonomi di dalamnya supaya bergerak,” ujarnya.
Menurutnya, dengan matangnya persiapan yang dilakukan dan penerapan tata kelola perikanan yang baik, akan menarik minat para pelaku usaha untuk berinvestasi di kawasan Lumbung Ikan Nasional ini. Bila hal tersebut dapat terwujud, industri perikanan dalam negeri akan ikut maju.
Dia juga meminta jajarannya untuk terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah setempat. Pasalnya, untuk mengembangkan program yang penuh tantangan tersebut, perlu dilakukan kerja sama semua pihak agar menghasilkan output yang lebih maksimal.
“Itu butuh effort yang begitu panjang. Hardware dan software yang harus disiapkan supaya nanti Pak Bahlil (Kepala BKPM) bisa menjual sarana ini, dia bisa bilang kita ikannya bagus-bagus, semuanya sehat dan sarana pengolahannya bagus, silahkan investor datang melakukan industrialisasi di sini,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Trenggono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin melawat ke lokasi LIN yang berada di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, kemarin.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menargetkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional harus sudah bisa berjalan paling lama tahun 2022. Menurutnya, perlu juga melibatkan pihak independen dalam peninjuan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan negara ke depannya.
“Pembangunan infrastruktur yang terintregasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku,” urainya.
