Mediatani – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung program Dana Iklim Hijau Indonesia yang direncanakan oleh Alas Strait Green Regional Development Program yang didanai dari The Green Climate Fund (GCF).
GCF sendiri merupakan dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk disalurkan kepada negara-negara berkembang yang tengah menjalankan berbagai praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim.
Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalillah menuturkan bahwa program yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah ini memiliki konsep berbasis lingkungan yang sejalan dengan program unggulan yang dijalankan NTB Gemilang, seperti NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi kawasan penangkapan budidaya lobster.
“Apalagi konsep dalam program ini berbasis lingkungan, memanfaatkan konsep eco dan pemberdayaan masyarakat,” ungkap perempuan yang akrab disapa Rahmi ini.
Lebih lanjut Rahmi menjelaskan bahwa program ramah lingkungan ini juga dapat saling mendukung sumber daya yang ada disekitar kawasan tersebut. Seperti membangun dermaga yang menggunakan sumber daya listrik dan tenaga surya, kapal yang menggunakan tenaga surya atau listrik dan serba ramah lingkungan.
Karena semua konsep program berbasis lingkungan, berbagai industrialisasi produk laut, seperti budi daya lobster, ikan, rumput laut, terumbu karang tidak tercemar. Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat yang diterapkan juga turut mendukung ekonomi masyarakat demi kesejahteraannya.
“Karena tugas kita adalah bagaimana menghadirkan rasa aman untuk para investor yang berinvestasi di NTB,” tegas Rahmi.
Dia juga meminta agar Forkopimda kabupaten/kota dan provinsi terus membangun koordinasi dan kolaborasi untuk mensukseskan program ini. Masyarakat yang menjadi penerima manfaat juga diharapkan dapat ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan.
“Bila ada kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi dengan mudah dan cepat,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, Dr.H Rosiady Sayuti mengungkapkan bahwa konsorsium ini merupakan gabungan dari beberapa pihak, diantaranya yaitu Universitas Mataram, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab. Lotim dan KSB, dan PT. Eco Solutions Lombok. Konsorsium inilah yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas.
“Menurut berbagai pakar dunia Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus diantara pulau Lombok dan Sumbawa,” ujarnya.
Fokus program berbasis lingkungan ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, program ini juga menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan, mulai dari pariwisata, transportasi laut, budi daya laut, dan pembangunan medical tourism yang berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi.
“Jadi kapal yang dioperasikan di sana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan seperti lobster dan lain-lain,” sebut Rosyadi.
Sementara kegiatan ini berfokus pada reboisasi dan reforestrasi yang dilakukan pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan menjadikan abu dari PLU di Benete sebagai bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa.
Nilai pembangunan ini diperkirakan sekitar 700 Miliar hingga 1 Triliun Rupiah. Dana tersebut bersumber dari patungan yang dilakukan lembaga internasional GCF, pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah.
“Tujuan utamanya jelas, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB,” pungkasnya.
D saat yang bersamaan, Komisaris Utama PT. Eco Solutions Lombok NTB Indonesia, John Laurence Higson memberikan penjelasan bahwa tujuan dari GCF ini yaitu untuk mengkatalisasi aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, mendorong perubahan paradigma dalam respons global terhadap perubahan iklim.
Nantinya dalam pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya berharap agar pemerintah dapat memastikan pembangunan bisa berjalan dengan lancar, dan meminta pemerintah NTB untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis yang terjadi dilapangan.
“Sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana,” tutupnya.
