Mediatani – Demi membantu kinerja sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Papua, Pemerintah terus melakukan perbaikan pelabuhan perikanan yang terdapat di daerah tersebut.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi adanya aktivitas pembangunan pelabuhan perikanan di Papua, yang salah satunya dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada dari tahun ke tahun.
Abdul Halim mengingatkan agar pembangunan pelabuhan tersebut tidak hanya sebatas pada perbaikan fisik saja, tetapi juga dilakukan peningkatan dari segi pelayanan publik.
Lebih lanjut Abdul Halim mengemukakan, aspek publik yang perlu ditingkatkan di pelabuhan tersebut, yakni mulai dari pengurusan perizinan, bongkar muat, dan alur masuk dan keluar kapal.
Mengenai pertanyaan tentang perbedaan antara pembangunan pelabuhan perikanan di Papua dan daerah lain, Abdul Halim menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan karena kapasitas pelabuhan perikanan antar-daerah sudah disesuaikan dengan besar potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di wilayah tersebut.
“Pemanfaatan pelabuhan perikanan itu sendiri sebagai gerbang depan pengelolaan SDI secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ujar Abdul Halim.
Menurutnya, hal yang perlu diprioritaskan saat ini adalah pembangunan sumber daya manusia dan pemberian kesempatan kepada masyarakat Papua.
Hal ini juga sesuai dengan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengembangkan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Tanjung Carat, dan Pelabuhan New Ambon, dalam rangka meningkatkan konektivitas logistik nasional.
“Secara khusus Kemenhub dapat penugasan dari Bapak Presiden yaitu melakukan penyelesaian, optimalisasi, dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan tersebut,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, yang digelar pada Rabu, 2 Juni 2021.
Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa arahan dari Presiden Jokowi tersebut disampaikan agar pengembangan dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru tersebut mampu mendorong peningkatan proyek-proyek andalan lainnya.
Ia menyampaikan pihaknya akan membangunan infrastruktur yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan, dan pelabuhan perikanan dalam satu kawasan.
Untuk melaksanakan upaya itu, lanjut Menhub, pihaknya diberikan target untuk menyelesaikan proyek tersebut pada 2023. Menhub menambahkan salah satu langkah pemerintah yaitu dengan menggunakan skema pendanaan yang melibatkan pihak swasta (blended finance) untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.
Skema tersebut diterapkan lantaran ruang fiskal pagu indikatif 2022 Kemenhub mengalami penurunan 20,35 persen atau sebesar Rp8,4 triliun dibandingkan 2021. Pagu indikatif anggaran Kemenhub sebesar Rp41,3 triliun pada 2021, sementara pada 2022 turun menjadi sebesar Rp32,9 triliun.
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Papua
Kabupaten Biak Numfor dan Mimika merupakan dua daerah di Provinsi Papua yang memiliki potensi sektor perikanan yang saat ini sedang dikembangkan. Kelebihan kedua daerah tersebut yaitu memiliki wilayah perairan yang sangat disukai para pencari ikan dari penjuru dunia.
Dengan adanya keunggulan tersebut, kedua daerah yang telah menjadi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) itu diharapkan bisa menjadi pendorong kemajuan ekonomi daerah masing-masing dan juga daerah Papua lainnya.
Pemerintah Indonesi membangun Sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di 13 lokasi di seluruh Indonesia dengan harapan bisa terus mendorong kemajuan ekonomi untuk masyarakat setempat. Hal tersebut juga dapat terjadi di Kabupaten Biak Numfor, dan Mimika, Provinsi Papua.
Saat ini, kedua SKPT yang ada di Papua tersebut sudah beroperasi secara penuh dan terus melakukan perbaikan dan kelengkapan secara bertahap pada berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. SKPT Biak contohnya, sejak dibangun pada 2017 lalu, produksi terus meningkat secara bertahap.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSPKP KKP) Artati Widiarti menyampaikan, sejak SKPT ada di Biak, peningkatan produksi perikanan bisa mencapai 35 persen sepanjang periode 2016-2019.
Artati menyebutkan, produksi hasil tangkapan nelayan di Biak dan sekitarnya pada 2016 mencapai 56.960 ton dan mengalami peningkatan menjadi 76.847 ton pada 2019. Peningkatan tersebut, diharapkan turut mendorong kenaikan ekonomi masyarakat setempat.
“Pembangunan SKPT Biak tak hanya berupa sarana dan prasarana, melainkan termasuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) perikanan,” ungkapnya.
