Mediatani – Beberapa pengamat pertanian terus memantau kegiatan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah. Salah satunya adalah Khudori selaku pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) yang menilai bahwa jika pemerintah akan kembali mengimpor beras, maka Bulog dipastikan akan kesulitan untuk menjual ataupun mengeluarkan stok beras yang ada di gudang Bulog.
Khudori menambahkan, bahwa kualitas beras yang ada dalam gudang Bulog nantinya akan rusak sebab stok tersebut adalah beras yang diimpor ditahun 2018-2019. Apalagi saat ini beredar isu bahwa pemerintah akan melakukan impor beras disaat stok beras di gudang bulog masih berlimpah.
Khudori menilai bahwa stok beras di bulog berpotensi rusak jika tidak dikeluarkan. Terlebih lagi penyaluran ke outlet yang sudah dipastikan tidak ada. Hal ini membuat perjudian semakin besar dan meningkatkan potensi terhadap stok beras menjadi tidak terurus menjadi semakin besar.
Khudori juga menjelaskan bahwa Bulog bagaikan kehilangan pasar setelah pada tahun 2017 pemerintah telah mengubah kebijakannya dari yang dulunya berupa bantuan dalam bentuk beras yang disebut raskin dan juga rastra diubah menjadi bantuan tunai.
Lebih lanjut, Khudori menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu ketika masih ada raskin dan juga ada rastra, outlet penyaluran yang pasti untuk beras Bulog per tahunnya berjumlah sekitar 2,8 hingga 3 juta ton. Alasan tentang mengapa Bulog tersebut memilih untuk menyerap beras produksi domestik dalam jumlah yang kecil, sebab sepertinya Bulog tidak ingin berjudi karena beras dalam jumlah banyak, terus outlet penyalurannya itu semakin kecil bahkan tidak ada.
“itu kan dia harus bertarung dengan pelaku usaha yang lain termasuk merintis bisnis komersial itu ya, yang itu outlet-nya tidak pasti,” ujar Khudori
“Ketika ini turun mutu, mau diapain. Jadi kepentingan mendesak bagi Bulog, termasuk Pak Buwas yang terus berteriak itu adalah untuk menyelesaikan persoalan dingin. Ketika pada saat yang sama mereka diwajibkan, sebagai operator kan mau tidak mau ya harus jalan lah,” ujarnya.
Khudori yang juga menjadi salah satu Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan ini kemudian menambahkan bahwa sampai saat ini surat izin kegiatan impor belum juga dikeluarkan oleh Pemerintah. Menurut Khudori, jika memang harus impor beras, waktu yang idealnya yaitu dilakukan pada bulan Agustus hingga bulan September tepatnya setelah musim panen raya berlalu.
“Kalau untuk saat ini, bisa dipastikan bahwa kegiatan impor ini belum mampu dilakukan sebab memang surat izin impornya pun belum juga dikeluarkan, termasuk juga tentang perkiraan waktunya kapan beras impor tersebut bisa masuk,” ujar Khudori.
Menurutnya, sebaiknya kegiatan impor ini keputusannya bisa dibuat di bulan Agustus atau bulan September saja sebab di saat itu kita telah mengetahui tentang perkiraan produksi kita. Apakah jadi bagus atau tidak, cukupkah atau tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman padi itu terdiri atas tiga siklus, siklus pertama itu panen raya. Panen raya itu terjadi antara bulan Februari hingga bulan Mei.
Jauh sebelum itu, Budi Waseso selaku Direktur Utama Bulog menjelaskan bahwa dalam Gudang Perum Bulog masih tersedia sekitar ratusan ribu ton beras impor yang belum tersebar ke pasar. Sebagian besar dari stok beras tersebut mengalami kerusakan dan juga cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog masih ada lebih dari tiga ratus ribu ton yang memiliki kualitas yang perlahan sudah mulai menurun.
