Mediatani – Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memantapkan pengembangan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku. Salah satu yang rutin dilakukan yaitu rapat koordinasi lintas sektor kementerian dan lembaga terkait guna membahas segala persiapan pembangunan pelabuhan terpadu sebagai pendukung program LIN.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menguraikan berbagai potensi kegiatan ekonomi yang akan dilakukan di pelabuhan terpadu nantinya. Termasuk estimasi berapa banyak tenaga kerja yang dapat diserap.
Dengan dibangunnya LIN tersebut, total produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya diestimasi dapat mencapai 750.000 ton per tahun. Selain itu, juga diperkirakan akan menyerap lebih dari 30 ribu tenaga kerja.
Dari hasil hitungan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, di lokasi tersebut nantinya akan berdiri 55 industri pengolahan ikan. Pembangunan pelabuhan terpadu ini memang bertujuan untuk mengintegrasikan proses kegiatan yang ada dari hulu dengan hilir.
Hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono dalam rapat koordinasi program Pelabuhan Terpadu dan LIN bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perhubungan (10/2).
“Kemudian 4 industri galangan kapal diharapkan bisa tumbuh disana. Penyerapan tenaga meliputi 20.000 nelayan atau ABK, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan, 11.000 pekerja industri perikanan,” jelas Menteri Trenggono.
Dia menjelaskan bahwa potensi perikanan tangkap yang berada di tiga WPPNRI Maluku (714, 715, dan 718) pada tahun 2019 ada sebanyak 2,315 juta ton yang belum dimanfaatkan.
Jika potensi itu dioptimalkan 25 persen saja atau sekitar 579 ribu ton, maka diperkirakan perputaran ekonomi di sana dapat mencapai Rp31 miliar per harinya. Angka tersebut masih merupakan estimasi hasil dari produksi perikanan tangkap, belum termasuk perikanan budidaya.
Menteri Trenggono juga mengungkapkan rencananya yang ingin membangun pabrik tepung ikan di Maluku. Menurutnya, pabrik ini penting dibangun untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang didatangkan dari luar Indonesia alias diimpor untuk membuat pakan ikan.
Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan harapannya agar pembangunan pelabuhan terpadu sebagai infrastruktur dasar program LIN dapat segera dilaksanakan. Dia optimis program ini mampu membangun sumber ekonomi baru Maluku, baik di lautan maupun daratan.
“Bapak Presiden ingin agar semua processing itu dilakukan di darat, dengan pemahaman bahwa pendapatan negara dan daerah itu dapat di kontrol, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun ekosistem ekonomi yang ada di darat,” ujar Bahlil.
Sebelumnya diberitakan, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah memasang target pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN berjalan paling lama tahun 2022. Menurutnya, perlu juga melibatkan pihak independen dalam peninjuan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar memberi manfaat ke depannya.
“Pembangunan infrastruktur yang terintregasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku,” urainya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastuktur dasar LIN ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan KKP dengan sumber dana yang berasal dari dana APBN kedua kementerian.
Selain rutin melakukan rapat koordinasi, Pemerintah juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan, seperti yang dilakukan MenKP Trenggono bersama Menhub Budi Karya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin melawat ke Maluku, Jumat (5/2/2021) pagi untuk mengunjungi lokasi LIN yang berada di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
