RI Diambang Resesi, Pakar Ekonom Serukan Ketahanan Pangan

  • Bagikan
Ilustrasi: Pekarangan pangan lestari

Mediatani – Potensi resesi terus membayangi sejumlah negara di Asia, salah satunya Indonesia. Hasil survei Bloomberg menunjukkan, potensi risiko resesi Indonesia mencapai sebesar 3 persen, berada di posisi ke-14 dari 15 negara di Asia yang juga terancam.

Baca Juga :   Tinjau Lahan Pertanian Terdampak Bencana di NTT, Kementan Serahkan Bantuan Sembako

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan salah satu upaya yang perlu dilakukan Indonesia agar bisa lebih berdaya tahan menghadapi potensi resesi tersebut yaitu dengan terus menggalakkan ketahanan pangan.

“Untuk lebih berdaya tahan maka Indonesia perlu terus menggalakkan ketahanan pangan dan bisa beralih ke sumber energi yang terbarukan atau green energy,” ungkapnya dilansir dari Antara, Selasa (19/7).

Dibanding negara lainnya, Faisal melihat kondisi ketahanan ekonomi Indonesia saat ini masih lebih baik. Fenomena inflasi tidak hanya menjadi isu di dalam negeri, melainkan terjadi secara global.

Meski tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mengalami kenaikan inflasi.

Dia juga membeberkan bahwa neraca dagang Indonesia yang masih mengalami surplus. Dalam artian, neraca transaksi berjalan kemungkinan masih mengalami surplus.

“Jadi kebutuhan valas dari capital flow tidak begitu besar,” tambahnya.

Selain neraca perdagangan yang mendapat catatan kinerja yang positif, Ia juga menilai kondisi fiskal Indonesia masih baik karena APBN masih mencatatkan surplus pada Mei 2022.

Faisal menjelaskan exposure yang muncul dari tekanan global tidak begitu tinggi lantaran ekonomi Indonesia yang lebih dari setengahnya masih ditopang oleh konsumsi dalam negeri.

“Saat ini lebih dari 50 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi dalam negeri dan degree of economic openness Indonesia tidak besar,” terangnya.

Selain itu, kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) juga sudah mengalami penurunan, sehingga membuatnya cukup yakin gejolak yang terjadi di tingkat global tidak memberikan tekanan yang terlalu tinggi kepada kinerja ekonomi Indonesia.

Meski demikian, ia menilai bahwa sektor pangan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Meski sudah dilakukan penambahan subsidi untuk energi dan bahan bakar, namun pemerintah harus lebih efisian dalam persoalan distribusi atau supply chain pangan agar inflasi masih berada diambang normal.

“Inflasi dari sisi demand memang wajar di tengah pemulihan ekonomi dalam negeri, maka perbaikan dari sisi supply (cost push inflation) harus bisa segera diperbaiki karena dari data terakhir penyebab tingginya inflasi adalah karena inflasi volatile terutama dari pangan,” tuturnya.

Jokowi ajak masyarakat manfaatkan lahan kecil untuk berkebun

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo juga telah mengimbau seluruh kepala daerah di Tanah Air agar menggunakan lahan-lahan kosong untuk mengembangkan pertanian atau perkebunan. Jokowi tidak mau ada lahan yang sekecil apapun yang terlantar atau tidak difungsikan.

“Manfaatkan lahan-lahan yang sekecil apapun untuk menanam, untuk berproduksi kebutuhan pangan sehari-hari. Jangan sampai ada lahan kosong,” tegas Jokowi dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatra Utara.

Jika dijalankan dan memberi hasil optimal, program tersebut diyakini bisa membuat Indonesia terlepas dari ancaman krisis pangan. Indonesia akan memiliki ketahanan untuk bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan dari negeri sendiri.

  • Bagikan