Mediatani – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan roadmap (peta jalan) pengembangan perhutanan sosial. Kegiatan Finalisasi Roadmap tersebut berlangsung pada selasa (17/6) bertempat di Hotel Maxone, Kota Makassar.
Roadmap tersebut merupakan buah dari Program SETAPAK 4 yang merupakan program kerjasama antara The Asia Foundation dengan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM). Kemudian, inisiasi tersebut disambut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan serta Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
“Penyusunan dokumen roadmap ini telah dimulai sejak November 2024, pertemuan hari ini adalah tahap finalisasi sebelum roadmap ini menjadi acuan utama pokja (kelompok kerja) dalam mengemban amanatnya”, ungkap TLKM melalui keterangan resminya yang diterima redaksi mediatani.
Kegiatan finalisasi roadmap dihadiri berbagai pihak yang tergabung di dalam Pokja Pengembangan Perhutanan Sosial, dan pihak-pihak lain yang dapat membantu pengembangan perhutanan sosial.
Mereka adalah akademisi, media, Civil Society Organization (CSO), dan swasta. Turut diundang ada kesempatan ini juga turut mengundang Pokja PPS Kabupaten yang telah terbentuk di Maros, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Bulukumba.
Workshop diawali dengan penyerahan SK Pokja dari Sekda Sulsel kepada Ketua Pokja PPS Sulsel, serta penyerahan SK untuk Asosiasi Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Perhutanan sosial (AKATANIH), selaku asosiasi yang dibentuk sebagai wadah para penerima manfaat untuk melakukan kolaborasi dan memperkuat pertukaran pengetahuan terkait keberhasilan dan tantangan dalam mengelola perhutanan sosial.
Pokja PPS Sulsel ini akan mengintegrasikan dan memperbesar jalur koordinasi pada pengelolaan perhutanan sosial, dengan dibentuknya Pokja PS ini kemungkinan dan peran pemerintah provinsi dalam mendukung lewat kebijakan dan pendanaan semakin mudah, karena di dalam Pokja ini ada berbagai dinas terkait.
Dalam sesi diskusi pemaparan roadmap perhutanan sosial, disampaikan bahwa saat ini dokumen roadmap tersebut sudah sampai pada integrasi perhutanan sosial ke dalam RPJMD dan Renstra Provinsi Sulsel.
Dengan demikian, tiap dinas-dinas yang tergabung di dalam Pokja telah memiliki perencanaan intervensi kepada kelompok perhutanan sosial secara detail untuk mengembangkan sektor usaha dan penguatan kelembagaan perhutanan sosial.
Jalan panjang penyusunan roadmap perhutanan sosial Sulsel
Roadmap perhutanan sosial ini akan diawali dengan penguatan database perhutanan sosial yang detail dan lengkap agar bisa diakses semua orang, dengan begini ini akan mempermudah bentuk intervensi dan pendampingan akan sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok.
Pertemuan diakhiri dengan diskusi grup terpadu untuk membahas dan menyempurnakan isi dokumen roadmap yang telah disusun, mulai dari pembuatan platform untuk mengisi database, memperluas potensi kawasan perhutanan sosial, dan pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial, serta memperhatikan keterlibatan peran perempuan di dalam pengusulan dan pengelolaan perhutanan sosial.
