Kembangkan Padi Organik, Pemerintah Perlu Berikan Bimbingan

103
views

Mediatani.co — Pemerintah saat ini tengah fokus mengembangkan padi organik. Komoditas ini diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Namun demikian, pemerintah harus memberikan pendampingan kepada petani yang menanam padi organik. Pendampingan ini perlu, mengingat proses menjadikan Indonesia penghasil padi organik tidak selesai hanya sampai pada penanaman.

Banyak pendampingan yang harus dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat diantaranya seperti tenaga penyuluh pertanian, tentang cara bercocok tanam yang sesuai dengan kaidah pertanian organik, hingga pemasaran padi organik tersebut.

Menurut Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi , pengembangan padi organik di Indonesia sudah sangat baik. Akan tetapi kenyataannya, pengembangannya masih menghadapi kendala.

Menurut Hizkia hasil produksi padi organik lebih sedikit daripada padi anorganik. Hal ini karena padi organik tidak menggunakan bahan kimia. Selain itu, harga padi organik yang lebih mahal daripada padi anorganik juga membuat padi organik belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Produk pertanian organik masih dianggap eksklusif oleh sebagian besar masyarakat.

“Pertanian organik tidak hanya dilihat dari hasil. Dalam prosesnya juga harus dipastikan tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung polutan. Petani juga harus bisa memastikan sumber air yang digunakan untuk irigasi juga bebas dari polutan. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan lahan yang digunakan untuk menanam padi organik,” terang Hizkia, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (21/11/2017).

Disamping itu juga , petani juga harus mulai belajar menggunakan teknologi. Oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan tenaga penyuluh yang bisa mendampingi mereka dalam proses belajar dan transfer ilmu.

Soal peran penyuluh, menurut Hizkia, diharapkan lebih dari hanya sekedar mendampingi dan mengajari. Penyuluh seharusnya bisa menjadi penghubung antara petani dan pemerintah, baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Sehingga dengan itu diharapkan permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat diketahui pemerintah dengan cepat dan dapat segera ditangani.