Mediatani – Menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertugas mengawal produksi padi di Banua, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel ternyata ikut terkena imbas pemotongan anggaran untuk penanganan Covid-19
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan, sama dengan SKPD lain, anggaran kegiatan mereka juga dipotong 50 persen. “Setengah anggaran kami diarahkan untuk penanganan Covid-19,” katanya, kemarin.
Dia juga menyampaikan, pihaknya berupaya tetap bisa menjalankan semua program dengan anggaran yang tersisa, meskipun mengkin kegiatan tidak bisa dilakukan secara maksimal.
“Karena terbatasnya anggaran membuat kita harus mengurangi volume sejumlah kegiatan,” ucapnya.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi lahan. Kegiatan itu dlakukan dengan mengurangi volume bantuan sarana produksi (Saprodi) ke para petani.
“Misal, bantuan pupuk yang sebelumnya 50 kilogram untuk lahan satu hektare. Sekarang mungkin cuma 25 kilogram. Termasuk bantuan dolomit, sebelumnya 100 kilogram saat ini hanya 25 kilogram,” ungkapnya.
Syamsir mengatakan, Selain saprodi, beberapa kegiatan di bidang hortikultura atau tanaman penunjang. Seperti, pengembangan cabai, jagung, bawang dan sayuran juga terpaksa akan dikurangi karena anggaran yang tersedia tidak memadai. Volume kegiatan dihortikultura yang dipangkas itu dilakukan karena mengutamakan produksi padi.
Selain itu, salah satu bantuan yang bisa dilakukan dengan anggaran yang tersedia adalah dengan menjaga kondisi tanaman petani, supaya tidak diserang hama. Upaya itu dilakukan untuk menjaga produksi padi para petani, agar tidak gagal panen.
Adapun gerakan pengendalian hama tersebut dilakukan melalui UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH). Gerakan itu langsung dilakukan oleh petugas lapangan dengan melakukan pencegahan hama dan pemblokiran area padi yang telah terserang hama. Gerakan ini juga telah dilakukan hampir di semua kabupaten.
Menurutnya, hama harus dikendalikan secara dini sebelum panen. Kalau tidak, akan banyak tanaman padi yang gagal panen. Kemudian berdampak pada produksi padi. “Kalau ada hama, yang dilakukan petugas adalah penyemprotan. Baik dengan herbisida maupun insektisida,” bebernya.
Di samping mengawal produksi padi, Syamsir mengatakan, pihaknya juga ingin berupaya menjaga ketersediaan beras di Banua supaya tidak bocor ke provinsi lain. “Kita harus memperhatikan stok pangan, terutama beras dan gabah. Karena kita tidak tahu Covid-19 berakhirnya kapan,” katanya.
Hanya saja dia membeberkan, upaya menjaga ketersediaan beras perlu dapat dukungan anggaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel. Karena, anggaran di dinas tidak cukup untuk melaksanakannya.
“Kami sudah mengusulkan ke gugas. Anggaran yang diperlukan Rp5 miliar. Sekarang masih diproses gugas. Kalau disetujui, kita laksanakan. Tapi kalau tidak, tidak masalah. Sebab, produksi beras kita juga masih aman,” bebernya.
Dia menjelaskan, anggaran sendiri digunakan untuk membeli beras milik para petani dengan harga lebih mahal dari beras Bulog. “Jadi, kalau pemerintah bisa membeli beras petani dengan harga tinggi. Petani tidak lagi menjual beras ke provinsi lain. Sehingga, stok beras kita bisa terjaga,” jelasnya.
Selain untuk menjaga ketersediaan beras, dia menyebut, program itu juga bisa membantu para petani di tengah pandemi Covid-19. “Petani bisa tenang, karena beras mereka sudah pasti ada yang membeli,” sebutnya.
Terkait program ini, Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel, Roy Rizali Anwar menyatakan, pihaknya masih mempelajari dan melakukan kajian mengenai program-program yang diusulkan SKPD. “Kami masih melihat, program mana yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini,” paparnya.
Roy menuturkan, sedikitnya ada tiga prioritas utama bagi pemerintah di tengah mewabahnya Covid-19. Yakni, memutus penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, serta peningkatan ekonomi.
Dia berharap agar program yang diusulkan oleh SKPD dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas perekonomian.
Program atau kegiatan yang akan dilakukan melalui pendanaan dari GTPP menurut Roy, juga harus bersifat padat karya yang langsung mengena ke masyarakat, serta dilaksanakan dengan swakelola.
“Tapi kita juga perlu melihat kemampuan anggaran dan prioritas penanganan, tidak menutup kemungkinan akan kolaborasi dengan kabupaten/kota, atau pemerintah pusat,” pungkasnya.
kalsel.procal. co
