Anggota DPR: Sektor Pertanian Mampu Bertahan Saat Krisis Ekonomi Nasional

  • Bagikan

Mediatani – Dampak buruk yang ditimbukan dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini sedikit meresahkan. Hal ini disebabkan karena dampak buruk tersebut telah menyasar ke berbagai sektor kehidupan. Selain sektor kesehatan, dampak buruk itu juga terjadi pada sektor ekonomi yang juga mengalami kontraksi cukup besar.

Meskipun demikian, di tengah kepungan krisis ekonomi, sektor pertanian masih menjadi andalan karena telah berhasil menjadi bantalan ekonomi nasional. Kekebalan dari sektor pertanian dan perbaikan sektor pertanian di tengah pandemi menjadi sebuah realitas dan bukan fatamorgana.

Charles Meikyansyah selaku Anggota DPR RI Fraksi Nasdem menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 di era pandemi yang menghantam perekonomian dunia, termasuk Indonesia membuat PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen. Tetapi sektor pertanian mampu membuktikan sebagai salah satu yang kebal terhadap guncangan pandemi, dengan total pertumbuhan sepanjang tahun 2020 sebesar 1,75 persen. Hal ini disampaikan saat berlangsungnya diskusi online yang difasilitasi oleh INDEF dengan tema ‘Daya Tahan Sektor Pertanian: Realita atau Fatamorgana’.

“Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini, sektor pertanian pada umumnya sudah bisa dikatakan kebal terhadap krisis ekonomi nasional. Pertumbuhan positif oleh sektor pertanian ini mampu memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk perekonomian nasional,” ujar Charles Meikyansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Baca Juga :   Ikon Baru Ekspor Pertanian, Kementan Fokus Ekspor Sarang Burung Walet

Lebih lanjut, Charles sangat menyayangkan terhadap prestasi kinerja sektor pertanian yang sudah cukup baik tetapi realokasi dan refocusing anggaran pada sektor pertanian cukup signifikan. Pada tahun 2021 ini Kementerian Pertanian harus menerima kenyataan tentang anggaran yang mengalami pemotongan sebesar Rp 6,326 triliun dari pagu awal Rp 21,838 triliun menjadi Rp 15,5 triliun.

“Kami juga masih bingung dengan adanya kebijakan yang dinilai tidak efisien sebab masih ada sebanyak 273 juta warga negara Indonesia yang mau makan tetapi refocusing anggaran sangat signifikan, ” ujar Charles.

Begitu pula dengan alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi. Tahun ini juga menjadi alokasi anggaran terendah sejak tahun 2015 atas alokasi anggaran pupuk subsidi. Sedangkan kebutuhan anggaran masih cukup besar sehingga ada gap antara kebutuhan dan ketersediaan.

Berdasarkan E-RDKK kebutuhan pupuk sebesar 23,2 juta ton atau senilai dengan 67,182 triliun rupiah sementara pagu anggaran pupuk bersubsidi hanya 25, 76 triliun rupiah sehingga ada GAP sebesar 41,9 triliun rupiah.

“Terdapat perbedaan angka yang jumlahnya sangat besar, kami sangat mendukung penambahan anggaran terutama untuk pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Lebih lanjut Charles, pada sektor pertanian ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar pada bulan Agustus 2020 lalu yaitu sebesar 38,2 juta jiwa atau setara dengan 29,76 persen dari total jumlah penduduk. Sehingga dinilai sektor pertanian ini masih menjadi bantalan dan juga tumpuan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri ke depan.

Baca Juga :   Kunjungi RPH Manggala, Mentan SYL Pastikan Kesiapan Kurban di Kota Makassar

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Suhariyanto selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa keberhasilan sektor pertanian di saat pandemi ini patut untuk disyukuri. Besarnya peran sektor pertanian terhadap ekonomi dalam negeri membuat kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia menjadi tidak terlalu dalam.

“Saya rasa Kita harus lebih fokus terhadap sektor pertanian kedepannya. Sehingga, kebijakan yang dibuat tidak cuma fokus kepada output ataupun produksi tetapi juga fokus untuk mengangkat kesejahteraan pelakunya yaitu petani Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Arief Satria selaku Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) mengungkapkan pada era pandemi sub sektor tanaman pangan memainkan peranan yang sangat penting. Pangsanya terhadap PDB pertanian meningkat tajam, dari 21,63% pada tahun 2019 menjadi 25,82% pada tahun 2020 (Q2) hal ini menunjukan respon positif Kementan dalam mnjaga ketahanan pangan.

“Fenomena deglobalisasi di berbagai negara seperti Vietnam, Canada, Thailand, Canada, Brazil, USA dan Rusia dimana semua menahan produk pertanian untuk diekspor, sehingga ini menjadi kesempatan Indonesia dalam memperkuat komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan,” pungkas Arief

Banner Iklan @a2tani.id
  • Bagikan
Banner Iklan Mediatani
Banner Iklan Mediatani