Diskusi Ilmiah PKSPL IPB Angkat Persoalan Wisata Bahari, Wakatobi Jadi Pokok Bahasan

  • Bagikan
Peserta berfoto bersama pembicara (dok. panitia)
Peserta berfoto bersama pembicara (dok. panitia)

Mediatani.co – Bogor 21 september 2014 – Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB melaksanakan kegiatan diskusi ilmiah rutin untuk seri ke 2. Kali ini mengangkat tema “Percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan sektor pariwisata” dengan locus pembahasan “Pengembangan destinasi wisata taman nasional wakatobi”.

Dr. Ario Damar selaku Kepala PKSPL IPB. Ia menyatakan kegiatan ini diadakan guna memberikan terobosan terkait dengan pengembangan ekonomi dan wilayah pesisir Indonesia. Selain itu ia berharap diskusi ini bisa bersifat realistis dan ada tindak lanjutnya serta bisa mengatasi masalah pariwisata Indonesia khususnya di sektor pesisir dan laut.

Sementara, Prof. Tridoyo Kusumastanto selaku guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB memaparkan bahwasanya optimasi pemanfaatan ruang laut (4 dimensi) harus sustainable. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam mengantar diskusi ini. Selain itu ia menceritakan bahwasanya terdapat 7 sektor bidang kelautan, salah satunya bidang pariwisata.

“Kebijakan kelautan diperlukan untuk mencapai visi maritim sehingga harus ada keterpaduan antara sosial, ekonomi, ekologi dan maritim untuk mendukung keberlanjutan pada sektor pariwisata bahari atau wisata kelautan.” jelasnya.

Pada diskusi kali ini dihadiri oleh Dadang Rizki Ratman selaku Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata RI. Ia memaparkan terkait wisata bahari akan maju apabila SDM sudah siap, seperti Profesi Pengantar Selam (Diving Operator) harus memiliki sertifikat selam.

“Kenapa Wisata Bahari itu Penting? Karena Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas yaitu 75% dan banyak kepulauannya.” paparnya.

Dadang melanjutkan presentasinya “Oleh karena itu usaha penyedia jasa dan akomodasi di sekitar lokasi wisata bahari sangat menguntungkan untuk penguatan ekonomi Lokal.”

Dr. Heri Santosa Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi yang hadir kali ini pun menjelaskan tentang kondisi TN Wakatobi sendiri.

“Status Wakatobi Di Tahun 2002 menjadi kawasan konservasi taman nasional (TN Wakatobi – red) dan tahun 2003 baru terjadi pemekaran wilayah kabupaten Wakatobi. Sehingga ini harus menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pengelolaan bersama bupati (Kab. Wakatobi –red)” Ungkapnya mengawali sesi pemaparannya.

“Ada 7 prinsip ekowisata yakni Prinsip Konservasi, Pendidikan Lingkungan, Kepuasan Wisatawan, Kelibatan Masyarakat Lokal, Meningkatkan Pendapatan Daerah, Berbasis pada Alam, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal.” imbuhnya.

Pada diskusi kali ini tanggapan Prof. Tridoyo terkait Wakatobi ialah dirinya mengaku telah mengapresiasi dan sekaligus memberikan masukan bagaimana pengelolaan wisata di kawasan ini.

“Model ekonomi Kepulauan Wakatobi sudah sangat bagus, akan tetapi untuk sektor industri pertambangan dan perdagangan juga perlu diperhatikan. Sehingga saling berkelanjutan antara sumberdaya terumbu karang dan sektor pariwisata.” pungkasnya.

Ia melanjutkan “ini juga sangat penting untuk pengembangan ekonomi di bidang pariwisata bahari, PDRB untuk pertanian dan perikanan mempunyai potensi sangat besar”.

Diskusi kali ini juga dihadiri oleh Didien Junaedi selaku Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Indonesia (Gahawisri). Ia menceritakan tentang pengalaman dan usaha Gahawisri di sektor wisata bahari.

“Dasar pengembangan wisata bahari terdiri dari pertama ialah Sumber Daya Manusia, kedua ialah Infrastruktur, ketiga ialah Pengembangan Produk, keempat Promosi, dan terakhir ialah Investasi.” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Didien memaparkan rumusannya yang bisa dilaksanakan untuk pengembangan wisata Wakatobi.

“Rumusan ini yakni Pentahelix Model dalam pengembangan pariwisata bahari yaitu Media, Akademik, Community (masyarakat-red), Government (pemerintah-red), dan Bisnis (pengusaha-red).” Tutupnya.

Dr. Yudi Wahyudin selaku Kepala Divisi Kebijakan dan Ekonomi Kelautan PKSPL IPB pun memberikan pemaparan yakni dalam pengembangan pariwisata bahari harus memperhatikan prinsip 4 jasa ekosistem yaitu jasa pengaturan, jasa pendukung, jasa budaya, dan jasa penyedia. Adanya interaksi antara sumberdaya dan manusia sehingga dapat memberikan kesejahteraan manusia, dalam hal ini adanya interaksi dalam pariwisata bahari.

/J

  • Bagikan