Gelar Rapat Teknis, Dirjen PSP Ajak Seluruh Mitra Bangun Pertanian

Alifah Nurkhairina - Mediatani.co
  • Bagikan
Sumber foto: medcom.id

Mediatani – Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menggelar rapat teknis bersama seluruh jajarannya. Sarwo Edhy selaku Direktur Jenderal (Dirjen) menyampaikan sekaligus menghimbau kepada seluruh jajarannya dan juga mitra Kementerian Pertanian agar tetap berkomitmen dalam membangun sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan pada rapat teknis pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan Tahun Anggaran (TA) pada tahun 2021 di Wilayah III.

“Saya mengajak kepada seluruh jajaran tak terkecuali juga mitra dari Kementerian Pertanian yang berada di Pusat ataupun yang ada di daerah agar bersama-sama kita membangun pertanian dengan penuh rasa tanggung jawab, akuntabel, menjauh dari praktek-praktek korupsi, nepotisme dan kolusi,” kata Sarwo, dikutip dari keterangan tertulis, pada Kamis, 18 Februari 2021.

Rapat teknis yang berlangsung di Hotel Sunan Solo, Surakarta, Jawa Tengah itu memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu merincikan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP TA. 2021. Lalu yang kedua yaitu menyepakati kebijakan atas relokasi kegiatan serta komitmen daerah yang terkait dengan kesanggupan dalam melaksanakan kegiatan di lingkup Ditjen PSP.

Dalam kesempatan yang sama, Sarwo juga menyampaikan apresiasinya untuk seluruh satuan kerja, yang di pusat maupun daerah, serta para stakeholder atas pencapaian kerjanya dalam pembangunan pertanian di tahun 2020. Capaian kinerja ini dijadikan tolak ukur sebagai target pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga :   Fathul, PNS Inspiratif! Pendiri Pesantren Berbasis Pertanian Hingga Menginisiasi Agrowisata Buah

Adanya kontribusi dari Kepala Dinas pada tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota merupakan kunci percepatan sinergitas pada program Kementerian Pertanian terhadap program pendukung lainnya yang ada di daerah. Hal itu disampaikannya dalam rapat teknis yang berlangsung dari tujuh belas hingga sembilan belas Februari 2021.

Tak hanya itu, adanya dukungan dari aspek prasarana dan sarana pertanian yang diaktualisasikan melalui berbagai kebijakan strategis Ditjen PSP TA 2021. Diantaranya adalah perlindungan terhadap lahan pertanian LP2B, pengembangan lumbung pangan (food estate) dan optimalisasi lahan rawa.

Selanjutnya, hortikultura dan peternakan melalui kegiatan RJIT, suplesi air irigasi untuk komoditas tanaman pangan, pembangunan irigasi perpompaan/ perpipaan, pembangunan embung/DAM Parit/Longstorage, pengembangan alsintan pra panen (traktor R-2, traktor R-4, rice transplanter, pompa air, cultivator, ekscavator, hand sprayer), unit pengolah pupuk organik (UPPO) dan juga fasilitasi pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Selain itu hadir pula asuransi pertanian meliputi Fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR), AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau),” kata Sarwo.

Sekadar informasi, Ditjen PSP pada TA 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,2 triliun. Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Induk TA 2021, Ditjen PSP per 23 November 2020 (meningkat 80,24 persen dibandingkan pagu TA 2020) dan merupakan pagu tertinggi (24 persen dari pagu Kementan) dibandingkan eselon I lainnya di lingkup Kementan.

Baca Juga :   Sistem Pertanian Canggih Ala Petani Milenial Asal Sikka NTT

Namun merespon surat Menteri Keuangan kepada Kementerian/ Lembaga Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Hal Refocusing dan Relokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, serta Kesimpulan Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI yang berlangsung pada tanggal 25 Januari 2021 yang lalu, Ditjen PSP menghemat sebesar Rp 1,7 triliun.

“Untuk itu, upaya percepatan pelaksanaan kegiatan PSP TA 2021, maka Satker Pusat dan daerah agar menyusun target serapan anggaran serta langkah operasional kegiatan berdasarkan rambu-rambu pengelolaan anggaran tahun 2021,” kata Sarwo.

Berdasarkan arahan dari Presiden Jokowi, yakni program padat karya (model cash for work) yang berbasis pada sektor pertanian yang dipastikan menjadi ujung tombak dalam menekan angka kemiskinan. Terkhusus di desa-desa, serta untuk mengangkat kesejahteraan petani.

“Program padat karya juga menjadi kegiatan prioritas nasional dalam rangka mengentaskan pengangguran. Menurut data BPS, struktur penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan yang terjadi pada tahun 2019 masih didominasi pada tiga lapangan pekerjaan utama,” ungkap Sarwo.

  • Bagikan