Peran Strategi PIHC dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi
Pada Jumat (25/7), acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 23 kembali digelar oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, yang merupakan bagian dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Acara ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom dan live YouTube.
Tema utama dari MSPP kali ini adalah “Peran Strategi PIHC dalam Menyalurkan Pupuk Bersubsidi untuk Mewujudkan Swasembada Pangan.” Acara ini menghadirkan narasumber Frans A. Ginting, VP Manajemen Stakeholder PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan, termasuk penyuluh pertanian, petani, dan para pelaku sektor pertanian di seluruh Indonesia.
Komitmen Pemerintah dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat tercapai tanpa adanya jaminan ketersediaan pupuk bagi petani. Ia menekankan pentingnya distribusi pupuk bersubsidi yang lancar dan tidak mengalami hambatan. Pemerintah berkomitmen memastikan akses yang cepat, mudah, dan tepat sasaran bagi para petani.
“Jika ada pihak yang bermain-main dengan pupuk, maka kami tidak akan segan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin,” ujarnya.
Kepala Badan PPSDMP Idha Widi Arsanti menekankan perlunya kolaborasi antara penyuluh, PIHC, dan pemerintah daerah dalam mendukung sistem baru distribusi pupuk. Selain itu, penyuluh bertindak sebagai garda terdepan dalam edukasi penggunaan pupuk dan pengawasan kebijakan. Oleh karena itu, transformasi digital penebusan pupuk harus dikuasai oleh para penyuluh.
Peran Penyuluh dalam Sistem Digital
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Tedy Dirhamsyah menyoroti peran penyuluh dalam menyosialisasikan sistem penebusan pupuk subsidi berbasis aplikasi iPubers. Meskipun infrastruktur telah disiapkan, keberhasilan sangat bergantung pada peran aktif penyuluh di lapangan.
Narasumber utama, Frans A. Ginting, menegaskan bahwa PIHC memiliki komitmen kuat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penyaluran pupuk subsidi sesuai regulasi terbaru. “Pupuk Indonesia berkomitmen penuh menjalankan amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025, yaitu memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan hingga ke titik serah terakhir, langsung ke tangan petani.”
Hasil Pilot Project dan Sinergi Kelembagaan
Ginting menjelaskan bahwa PIHC telah melaksanakan pilot project sistem distribusi baru di lima kabupaten dengan hasil yang signifikan. “Kami mencatat hingga 90% efektivitas penyaluran harian di Madiun dan Lampung Tengah. Dengan sistem ini, data petani dan pupuk bisa diawasi secara real-time melalui integrasi aplikasi,” ujarnya.
Keberhasilan penyaluran pupuk juga sangat bergantung pada sinergi kelembagaan, termasuk kesiapan Gapoktan sebagai titik serah dan pendampingan dari penyuluh. Kesiapan infrastruktur dan dukungan kelembagaan seperti Gapoktan menjadi kunci keberhasilan.
“Kami optimistis, kolaborasi PIHC, Kementan, dan penyuluh pertanian akan mempercepat terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan nasional,” kata Ginting.
Harapan untuk Petani dan Pelaporan Penyimpangan
Ginting menyampaikan harapan agar petani lebih cermat dalam pengisian RDKK, serta aktif melaporkan jika ada penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan. “Kami berharap petani dapat mengisi RDKK secara serius dan detail, karena itu adalah dasar penebusan pupuk subsidi. Jika di lapangan ditemukan praktik curang atau harga jual pupuk di atas HET, silakan segera laporkan ke layanan resmi kami.”
Pupuk Indonesia menyediakan saluran pengaduan bebas pulsa di 0800 100 8001 dan WhatsApp 0811 9918 001, dan siap menindaklanjutinya.
