Mediatani – Kementerian Pertanian (Kementan) menjadikan 14 kabupaten yang terdapat di tujuh provinsi sebagai sasaran program Climate Smart Agriculture (CSA). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produksi petani di daerah tersebut.
Kementerian Pertanian mendukung dan mengawasi upaya pemerintah daerah untuk mempercepat kegiatan CSA sebagai bagian dari Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP).
Dukungan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diketahui dalam Rapat Koordinasi Komponen A (Rakor) CSA SIMURP 2023 yang digelar selama tiga hari, 23-25 Mei 2023 di BSD City.
Bustanul Arifin Caya, Kepala pusat penyuluhan pertanian mengatakan dalam program ini pemerintah daerah akan bertanggung jawab memantau pertumbuhan produksi pertanian hingga penerapan teknologi.
“Pemda melakukan pengawalan peningkatan produksi, produktivitas dan IP di lokasi SIMURP, serta mereplikasi teknologi CSA secara masif melalui sosialisasi dan media publikasi,” kata Bustanul dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (26/5).
Bustanul menambahkan, daerah dapat mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan SIMURP 2023 dan menerapkan hasil rapat untuk mendukung keberhasilan program.
Menurutnya, penyuluh, mantra pengairan, perangkat desa dan pejabat lainnya dari lembaga atau instansi terkait untuk penguatan masyarakat petani pemakai air, serta anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan kelompok tani serta Gapoktan bekerja sama secara harmonis dan saling melengkapi.
Rakor tersebut dibuka oleh Bustanul Arifin Caya dan dihadiri oleh 92 peserta, termasuk beberapa pengurus tingkat provinsi dan kabupaten terkait.
Upaya percepatan ini dipahami untuk memenuhi harapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengaku puas dengan bupati dan gubernur yang gencar berjuang memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
“Saya suka bupati dan gubernur yang agresif karena kita bisa memecahkan masalah langsung di lapangan, juga harus membuktikan kerja nyata di lapangan,” katanya beberapa waktu lalu.
Menurut Mentan, permasalahan pertanian harus diselesaikan secara kolektif dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antar lembaga atau kementerian dengan kepala daerah, hingga level camat daerah dan kepala desa.
“Tidak bisa hanya Menteri Pertanian saja yang bekerja. Sandarannya tetap ada di kepala daerah yakni gubernur dan bupati,” ujarnya.
Dedi Nursyamsi, Direktur Badan Konsultasi dan Pembinaan Pengelolaan Tenaga Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, mengungkapkan keinginan serupa agar pemerintah kota mendukung program Kementerian Pertanian melalui SIMURP.
“Selain untuk pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif menuju modernisasi irigasi pada masa yang akan datang, juga integrasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah,” jelas Dedi.
Sinergi dan integrasi ini, lanjut Dedi, akan mendukung implementasi di lapangan, terutama dalam mengatur praktik pertanian dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menguntungkan petani.
Seperti diketahui, kegiatan program SIMURP berlangsung di 24 kabupaten di 10 provinsi yang merupakan daerah irigasi dan lahan basah, antara lain provinsi Sumatera Utara di kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Kabupaten Banyuas dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan.
Pulau Jawa meliputi kotamadya Cirebon, Indramayu, Karawang dan Subang di Jawa Barat. Tujuh kabupaten di Jawa Tengah yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Grobogan, Demak, Kebumen, Brebes. Dan Kabupaten Jember di Jawa Timur.
Senebtara di Kalimantan sekarang hanya ada Kabupaten Katinga di Kalimantan Tengah., Kabupaten Pinrang, Bone, Takalar, dan Pinrang di Sulawesi- selatan. Di Sulawesi Selatan. Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara. Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur (NTT).
