Mediatani – Beberapa hari lalu, Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar mengumumkan bahwa bosnya, Menhan Prabowo Subianto, ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin proyek lumbung pangan nasional alias food estate.
“Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate. Insya Allah Kamis [9/7] Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate.
Dahnil menjelaskan, pentingnya program food estate demi keberlangsungan pangan Indonesia. Berdasarkan survei The Economist pada 2017, negara Asia tak lagi menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan yang baik.
Agar ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga, pemerintah mulai menggalakkan berbagai program. Salah satunya menyiapkan sebuah daerah menjadi lumbung padi nasional.
Dengan keputusan Jokowi yang melibatkan Kemhan dalam program itu, maka TNI ikut terlibat langsung di program food estate yang akan menjadi cadangan logistik di Indonesia. Seketika mungkin membuat sebagian orang Indonesia menjadi teringat cara kerja pemerintahan yang dulu berkuasa 32 tahun. Aroma-aroma dwifungsi penuh memori tercium kembali.
Lumbung pangan atau food estate adalah lahan luas milik negara yang difungsikan untuk pertanian, peternakan, dan perkebunan demi menunjang ketahanan pangan nasional. Lahan 165 ribu hektare di Kalteng terpilih jadi lahan lumbung setelah mengalahkan dua alternatif lain yang sempat dipertimbangkan, Merauke dan Sumatera Selatan.
Kata Dahnil, Kalteng “menang” karena jenis tanahnya aluvial, sebutan untuk jenis tanah endapan yang cocok bagi pertanian.
Saat ini, pemerintah mengklaim lahan lumbung yang sudah aktif berproduksi mencapai 85 ribu hektare. Penggarapan ini juga diakui pemerintah telah berkonsolidasi dengan kelompok-kelompok tani. Prabowo Subianto ada di puncak piramida konsolidasi ini.
Lalu, Kenapa Menhan Prabowo yang memimpin lumbung pangan ini?
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menekankan agar masyarakat lebih berpikir luas dan tidak mempersempit pikiran tentang makna dari pertahanan.
“Dear haters, tolong pikirannya diperluas lagi dong!
“Pertahanan perlu diartikan secara luas, bukan cuma pertahanan dari ancaman bersenjata tapi juga ancaman non-bersenjata. Seperti misalnya penyakit, kelaparan.
Jadi, saya kira ketika pertahanan diartikan secara lebih luas maka tidak ada salahnya Presiden menunjuk Kementerian Pertahanan untuk menangani ketahanan pangan. Toh, ini juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian,” ujar Donny kepada Detik.
Namun, di lain sisi, Mentan Syahrul Yasin Limpo ternyata juga mengatakan bahwa proyek lumbung pangan nasional tetap dipegang dirinya sendiri.
Menurut laporan Detik, kepada Komisi IV DPR RI, Syahrul mengaku dirinyalah yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengerjakan proyek tersebut.
“Kenapa di 700 ribu hektare lahan rawa gambut, Mentan tidak disebut, beliau [Menteri PUPR] menjelaskan. Jadi, sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu hektare di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sectornya tetap Menteri Pertanian,” ujar Syahrul.
Kementan dan Kemenhan saling mengklaim sebagai leading sector. Siapakah yang benar?
Anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin juga mengaku heran mengapa Menhan yang ditunjuk menggarap proyek lumbung pangan nasional padahal tidak ada urgensi untuk menugaskan Kemenhan. Andi merasa tupoksi pengelolaan lumbung pangan seharusnya ada di Kementan.
“Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak sehingga Presiden menugaskan Kemenhan yang menggarap lumbung pangan. Kementerian yang mempunyai tupoksi untuk penyediaan pangan dan kedaulatan pangan dan SDM Pertanian unggul ada di Kementan. Kebijakan ini perlu dijelaskan kepada publik karena menyangkut UU dan juga anggaran negara yang dipakai,” ujar Andi kepada Detik.
Kita bisa mencontoh Ketua DPP PKB Daniel Johan yang memilih jalan baik sangka. Ia berspekulasi, bisa jadi penyerahan kewenangan mengurus ketahanan pangan ini adalah tugas khusus Jokowi kepada Prabowo karena mantan rivalnya itu pada saat pilpres kemarin punya banyak ide tentang kedaulatan pangan.
“Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya di sana sehingga lebih efektif tidak muter-muter lagi, tapi kalau sudah diputuskan menjadi tugas Menhan ya kita dukung dan lihat bagaimana nanti jalannya,” kata Daniel.
sumber: vice. com
