Mediatani – Rumput laut di perairan Baubau saat ini telah menjadi komoditas perikanan unggulan di Sulawesi Tenggara. Hal itu dibuktikan oleh besarnya hasil produksi rumput laut di wilayah tersebut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan ada total sebanyak 3.340 ton rumput laut dengan frekuensi 235 kali pengiriman dari Baubau ke berbagai daerah sebelum diekspor ke negera tujuan selama periode Januari-Agustus 2022.
Oleh karena itu, KKP berupaya untuk mengembangkan potensi rumput laut dari Baubau, salah satunya dengan mendorong Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara melakukan ekspor langsung. Selain Pemda, KKP siap menjalin sinergi dengan para pemangku kebijakan lainnya untuk mewujudkan hal tersebut.
Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Baubau, Yuni Irawati mengatakan hasil produksi rumput laut dari Baubau ini memiliki potensi dan akan sangat bagus jika bisa diekspor langsung (direct call) ke negara tujuan.
Selama ini, pengiriman rumput laut Baubau ke Tiongkok atau ke berbagai negara lainnya, harus terlebih dahulu dikirim ke Surabaya atau Makassar. Karen itu, dia berharap ada sinergitas yang terbangun dengan pemerintah daerah serta para pemangku kebijakan lainnya agar bisa mewujudkan ekspor langsung dari Baubau.
“Kita tentu berharap bisa, karena ini potensinya ada. Tapi tentu harus dengan keterlibatan dan sinergi bersama Pemda,” ungkapnya dalam siaran resmi KKP, Rabu (14/9/2022).
Dalam kesempatan ini, Yuni menjelaskan jika bisa melakukan ekspor langsung ke berbagai negara, Baubau nantinya bisa tercatat sebagai salah satu daerah penghasil agar-agar di Indonesia.
Yuni juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk senantiasa mendukung kegiatan ekspor rumput laut ini dari segi penjaminan mutu agar produk yang dikirim benar-benar memiliki kualitas sekaligus sesuai dengan persyaratan dari negara tujuan.
“Kami sebagai petugas quality assurance siap menyukseskan program ekspor langsung ini jika memang bisa dilakukan. Terutama dari sisi meminimalisir terjadinya penolakan ekspor dari Baubau,” terangnya.
Beberapa waktu lalu, Yuni menyebutkan beberapa kendala yang menyebabkan Baubau belum bisa melakukan ekspor, yakni karena masalah buyer atau pembeli dan perizinan lainnya.
“Produk unggulan rumput laut yang diekspor harus menerapkan HACCP dan sudah ada yang mengajukan, namun terkendala di SKP, dan itu akan dikawal dinas perikanan, kami akan mengawal di HACCP nya, dan memang rata-rata nelayan kita masih tradisional, masih bergantung pada iklim seperti pengeringan,” sebutnya.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021 lalu lintas perikanan non hidup, termasuk di dalamnya rumput laut yang berasal dari Baubau mencapai 10.000 ton. Nilai yang dihasilkan dari kegiatan ini mencapai Rp173 miliar.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong unit pelaksana teknis (UPT) sebagai lokomotif perekonomian di daerah. Menurutnya, UPT merupakan bentuk kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat kelautan dan perikanan.
“Produktivitas UPT tidak hanya sebatas pelayanan tapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara,” kata Menteri Trenggono.
