Mediatani – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya agar nelayan kecil terus mudah mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri, ada harga BBM khusus yang diterapkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif agar nelayan tetap bisa mendapat BBM bersubsidi.
“Sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,” tambah Hanafi saat mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Pelabuhan Perikanan (PP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat, (2/9).
Terkait kelangkaan BBM yang terjadi di kalangan nelayan, lanjut Zaini, pihak Pertamina akan memenuhi kuota BBM sesuai kebutuhan nelayan kecil. Begitu juga dengan isu harga BBM yang mengalami kenaikan, KKP akan terus berupaya agar nelayan bisa mendapat harga terbaik dari Pertamina.
Sementara untuk industri, KKP juga mencari solusi agar mereka bisa mendapat solar dengan harga khusus. Hal tersebut telah dibahas pada pertemuan antara perwakilan nelayan Pantura Jawa dengan Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu.
Zaini menjelaskan agar nelayan bisa memanfaatkan BBM subsidi, mereka diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Pada kegiatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini mengaku akan terus memperjuangkan agar nelayan bisa mendapatkan haknya, di antaranya masalah stok dan harga BBM yang tidak hanya dialami oleh nelayan Pantura Jawa.
“Ini harus diurai permasalahannya, kita akan kawal agar tidak kusut. Seperti disampaikan Pak Dirjen, nelayan kecil silakan manfaatkan BBM subsidi untuk mendukung operasional melaut,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto menilai pelaku usaha masih terbebani dengan harga khusus yang berlaku untuk skala industri. Karena itu, ia meminta agar pemerintah bisa menekan dan menurunkan harga solar khusus industri.
“Harga saat ini tidak sebanding dengan harga ikan. Apalagi kalau musim paceklik justru akan semakin membuat nelayan kesulitan,” ungkap Riswanto.
Selain membahas permasalahan BBM, pada rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI tersebut juga dibahas kolam PP Tegalsari yang mengalami sedimentasi dan penumpukan kapal perikanan, perizinan usaha serta kebijakan penangkapan ikan terukur.
Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nur Awaludin, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal Sri Primawati Indraswari, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro.
Pada berbagai kesempatan yang lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga telah menyampaikan bahwa KKP akan selalu hadir untuk mengatasi masalah nelayan. Salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.
