KTNA Sragen Sebut Negara Tak Bisa Berbuat Apa-apa Untuk Peningkatan Pertanian

Ilustrasi: petani menebar pupuk

Mediatani – Pada Rapat Koordinasi terkait pembahasan pendistribusian pupuk bersubsidi yang digelar di ruang Aula Sukowati Sragen, Selasa (10/11/2020), Mayoritas petani dan kelompok pelaku pertanian mengungkapkan keresahannya terhadap program kartu Tani yang dianggap sama sekali tidak memudahkan para petani.

Kalangan petani menganggap kartu tani yang digunakan untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi justru memperumit keadaan. Pasalnya, berbagai masalah seperti kartu tani yang rumit digunakan, banyaknya mesin EDC yang rusak di kios, hingga kekosongan stok pupuk masih terus terjadi di banyak wilayah di Sragen.

salah satu petani di Tanon, Pardi mengatakan kurangnya pupuk dan sulitnya mengakses kartu tani sangat merugikan petani. Menurutnya, penggunaan kartu adalah hal yang percuma jika stok pupuk saja masih kodong.

“Yang dibutuhkan petani itu hanya pupuknya gampang dan mudah dibeli. Mahal pun nggak apa-apa asal mudah. Lha ini sudah jatahnya sedikit, nebusnya rumit, barangnya belum ada,” ujar Pardi, dilansir dari Joglosemarnews, Rabu, (11/11/2020).

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno juga menyampaikan program kartu tani merupakan program yang terkesan dipaksakan. Jika kartu tani harus diberlakukan 2021, menurutnya akan terlalu mempersulit. Karena sejak digulirkan tahun 2015 selalu menuai permasalahan yang tak kunjung selesai.

Selain itu, selalu ada perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh sistem setiap musimnya. Dan masih banyak persoalan lainnya yang harus dihadapi akibat terus berkurangnya kuota pupuk.

Baca Juga  Inovasi Pertanian Sang Putra Mahkota Jika Terpilih Jadi Walikota Solo

”Misal antrian ke BRI atau ke KPL yang biasanya satu kecamatan antrian panjang butuh seharian. Itu sistem ribetnya kartu tani. Termasuk jika EDC belum siap dan sebagainya,” paparnya kepada wartawan.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai kurang berpihak pada petani. Selain kuota pupuk bersubsidi yang terus dikurangi, program kartu tani juga makin memperparah keadaan. Bahkan ia menyebut negara tidak bisa berbuat apa-apa untuk peningkatan hasil produksi pertanian.

”Misalnya harus menggunakan pupuk non subsidi dengan harga yang tinggi, harusnya harga gabah juga tinggi,” urainya.

Agar masalah tersebut tidak terus-terusan terjadi, Suratno meminta pemerintah Kabupaten Sragen memastikan semua petani di Sragen sudah pegang kartu Tani. Tidak hanya itu, Pemkab juga bisa memenuhi kekurangan pupuk untuk petani.

Suratno menyebutkan bahwa undang-undang nomor 9 tahun 2013 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan petani, kewenangan daerah untuk menganggarkan melalui APBD. Oleh karena itu, ia menegaskan jika sistem kartu tani tak kunjung optimal lebih baik program kartu tani dibatalkan saja.

”Petani kasih duit saja biar buat beli pupuk sendiri-sendiri. Kalau tidak, kartu tani batalkan saja,” geramnya.

Pemerintah daerah menyebut banyak masalah di lapangan

Sementara, Plt Bupati Sragen Dedy Endriyatno usai rapat kordinasi penyaluran pupuk bersubsidi 2020 menegaskan pupuk tidak langka, dia menegaskan pupuk tersedia. Permasalahan banyak dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Mulai dari teknis, sistem sampai kordinasi.

Baca Juga  Kenapa Harus MENHAN Urus Lumbung Pangan Nasional?

Dedy memaparkan fakta di lapangan, saat ini petani di Sragen yang menggunakan kartu tani baru 8 persen dari 128.000 petani yang terdata. Permasalahan yang muncul di lapangan banyak mulai dari petani lupa PIN kartu tani, hilang, kadaluarsa dan sebagainya.

Selain itu kendala jaringan internet di Kios Penyalur Lengkap (KPL) atau penyalur juga berbeda. Bahkan pada Oktober kemarin dari 366 KPL ada 90 yang belum menyediakan mesin EDC.

“Sudah ditindaklanjuti BRI, tapi ada laporan beberapa yang rusak,” ujarnya.

BRI sebagai penyedia sistem juga harus bertanggung jawab sebagai penyelenggara itu sendiri, kata Dedy. Sehingga permasalahan yang timbul karena sistem itu BRI harus bertanggung jawab.

Dedy menyampaikan sangat marah karena masih dipandang masa transisi. Permasalah sistem seperti ada yang sudah ada di e-RDKK, ada uangnya tapi tidak ada kuotanya. Permasalahan semacam ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun.

”Saya tidak terima dengan alasan masa transisi. Mau berapa lama lagi, pupuknya berkurang dan itu itu aja yang jadi masalah,” ucapnya

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.

Artikel Terbaru