Home / Berita / Pertanian

Selasa, 12 Januari 2021 - 23:32 WIB

Menempati Posisi Sentral, Jokowi: Pembangunan Pertanian jadi Perhatian Bersama

Mediatani – Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan jumlah penduduk setiap harinya mengalami peningkatan. Seperti halnya di Indonesia, yang penduduknya sudah menyentuh angka 273 juta lebih jiwa. Sehingga perkara pengelolaan pangan betul – betul harus difokusi dan mendapat perhatian dari semua pihak.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Senin, 11 Januari 2021, di Istana Negara. Jokowi mengatakan bahwa saat ini sektor pertanian berada pada posisi yang sangat sentral sebab telah terbukti mampu bertahan dari ancaman krisis terlebih saat pandemi sekarang ini. Sehingga, untuk membuat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, pembangunan pertanian harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Demi memaksimalkan pembangunan pertanian, Presiden Joko Widodo berharap adanya terobosan serta inovasi terbaru yang bisa mendongkrak sistem pembangunan pertanian berkelanjutan. Sehingga kita tidak terlalu bertumpu pada pembangunan pertanian dengan cara konvensional.

Seperti yang kita ketahui, Pemerintah saat ini mengadakan food estate sebagai program jangka panjang. Singkatnya, program ini adalah merupakan konsep pengembangan pangan yang mencakup seluruh lingkup pertanian, perkebunan dan peternakan dalam satu kawasan yang dilakukan secara terintegrasi. Sehingga, hasil dari pengembangan Food Estate ini dinilai mampu menjadi pasokan ketahanan pangan nasional dan jika berlebih bisa dilakukan ekspor ke beberapa negara.

Baca Juga :   Kementan Perkuat Program Kemitraan Eksportir Komoditas Tanaman Pangan

“Kita bisa mengurangi ketergantungan akan impor jika produktivitas kita meningkat dan nanti food estate ini akan kita lakukan di Provinsi lainnya dengan dana dari APBN,” katanya.

Pemerintah memilih Merauke sebagai daerah yang menjadi target pertama penerapan program food estate. Alasan tersebut karena Kabupaten Merauke memiliki areal cadangan lahan pertanian yang cukup luas yaitu sekitar 2,49 juta hektar (Ha). Terdiri dari luas lahan basah sekitar 1,937 juta ha dan lahan kering 554,5 ribu ha. Kabupaten Merauke juga sudah mencanangkan program MIFE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).  Lahan cadangan yang tersedia juga hampir semua datar sehingga sangat memadai untuk usaha agribisnis skala komersial.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo, selaku Menteri Pertanian menyampaikan ungkapan terima kasih atas perhatian dan arahan Presiden Jokowi dalam pembangunan pertanian. Menurut Menteri Pertanian, sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dunia salah satunya adalah sektor pertanian. Oleh sebab itu, terjadinya peningkatan produktivitas adalah pilihan yang wajib dilakukan semua pihak terutama pemerhati pertanian Indonesia.

“Demi mendukung arahan Presiden kami memiliki Cara Bertindak (CB) 1 sampai 5 dan kami siap melakukannya di lapangan,” tutup Mentan.

Baca Juga :   Petani Sinjai Siap Kembangkan Budidaya Talas Jepang Satoimo

Program food estate tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan. Beberapa keunggulannya yaitu Pemerintah bisa membuka lahan tanaman pangan baru dengan lebih cepat dan meningkatkan produksi tanaman pangan. Hal ini dinilai bisa meningkatkan pendapatan petani di Kawasan Food Estate. Terlebih lagi jika Pemerintah benar – benar bisa mengontrol distribusi hasil pertanian, maka cita – cita Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan akan terwujud.

Tidak hanya keunggulan, program food estate ini juga memiliki kekurangan yang sepertinya akan berdampak lebih terhadap petani. Salah satunya adalah karena potensi lahan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia tidak bisa maksimal dimiliki dan dikelola secara penuh oleh petani Indonesia. Apalagi jika mengacu kepada Undang-undang No 25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dengan berbagai turunannya yang memberikan peluang bagi investor untuk semakin menguasai sumber-sumber agraria, Peraturan Presiden No 77/2007 tentang daftar bidang usaha tertutup dan terbuka disebutkan bahwa asing boleh memiliki modal maksimal 95 persen dalam budi daya padi.

Peraturan ini jelas akan sangat merugikan 13 juta petani padi yang selama ini menjadi produsen pangan utama. Apalagi 77 persen dari jumlah petani padi yang ada tersebut masih merupakan petani gurem.

Share :

Baca Juga

Berita

Cak Imin : Kalau Tidak Bantu Petani, Bubarkan Saja Bulog

Berita

KKP Siap Bersinergi untuk Pengembangan Ekosistem Mangrove Nasional

Berita

Polisi Gagalkan Produksi Pupuk Palsu Di Bekasi

Nasional

Gairahkan Komoditas Ekspor, Mentan SYL Tanam dan Panen Porang di Sidrap

Berita

Menteri Pertanian Apresiasi Peternak Sapi Potong di Jawa Timur
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman meninjau lahan perkebunan lada di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Belitung, Sabtu (4/5/2019)

Berita

Mentan Andi Amran Sulaiman Lepas Ekspor Lada Asal Belitung ke Belasan Negara

Berita

Polemik Distribusi Pupuk di Sragen Semakin Memanas, KTNA Minta Audiensi dengan Produsen, Distributor dan BRI

Berita

Gelombang PHK Besar-besaran Membuat Orang Kota Pulang Kampung Jadi Petani