Mediatani – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendapat kunjungan dari Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen di Kantor KKP Jakarta, Rabu (11/02). Pada pertemuan itu, keduanya membahas dan menggali potensi kerja sama strategis antara kedua negara di sektor kelautan dan perikanan.
Salah satu yang menjadi pembahasan yaitu mengenai pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk berbagai pengembangan di sektor kelautan dan perikanan.
Misalnya seperti pemanfaatan listrik untuk digunakan pada kapal penangkap ikan. Terkait teknologi tersebut, Menteri Trenggono berharap ada kerja sama yang dapat terjalin di bidang ini ke depannya antara KKP dengan Denmark.
“Saya sangat tertarik dengan ide pemanfaatan listrik guna mengoptimalkan kinerja kapal penangkap ikan. Diharapkan dengan adanya teknologi tersebut dalam transportasi laut, maka hasil tangkap semakin meningkat,” ucap Menteri Trenggono.
Menteri Trenggono juga menawarkan kerja sama dalam menggarap beberapa potensi bahari yang ada di Indonesia. Salah satu yang potensial dikolaborasikan adalah program Lumbung Ikan Nasional di Maluku yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Indonesia akan membangun pelabuhan terpadu yang menggabungkan beberapa industri antara hulu dengan hilir. Dari proyek itu, akan ada industri perikanan yang dapat diisi oleh para investor.
Hal lain yang juga dibahas pada pertemuan itu adalah tindak-lanjut dari Bilateral Maritime Forum (BMF) 2020 untuk melaksanakan kegiatan Marine Spatial Planning berupa workshop dan juga pelatihan fishing vessel personnel. Kedua pihak juga membahas upaya pelestarian ekosistem kelautan melalui program rehabilitasi mangrove yang didukung oleh Bank Dunia.
Dalam kesempatan itu, Lars Bo Larsen menyambut baik rencana kerja sama KKP dalam hal energi baru dan terbarukan yang berbasis kelautan. Terkait hal itu, ia mengaku pihaknya sejauh ini telah menjalin kerja sama dengan Kementerian ESDM.
“Denmark telah melakukan kerja sama energi baru dan terbarukan dengan Kementerian ESDM dan untuk sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pokok bahasan kerja sama,” jelasnya.
Pengelolaan tata ruang laut
Sebelumnya, kedua negara telah bersepakat untuk fokus mengawal tiga isu yang saat ini sedang terjadi, yaitu perencanaan tata ruang laut (maritime spatial planning), pengiriman ramah lingkungan (green shipping), dan manajemen sampah laut (marine debris management).
Karena isu tersebut dinilai berperan penting untuk melancarkan pengelolaan wilayah laut, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan sertifikasi, peningkatan pengelolaan sektor kemaritiman, dan menguatkan regulasi terkait pengelolaan sampah yang ada di laut.
Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen menyebutkan, perlu dilakukan pengembangan maksimal yang meliputi penelitian dan pengembangan terkait isu perencanaan tata ruang laut itu. Bagi Indonesia sendiri, perlu dilakukan asistensi secara teknis, lokakarya internasional, dan peningkatan kapasitas.
Namun, isu yang menjadi perhatian utama adalah pengiriman ramah lingkungan yang menjadi bagian dari strategi dalam industri perikanan dan logistik.Sebelum, strategi ini diinisiasi oleh negara-negara ASEAN, Denmark sudah terlebih dahulu menerapkannya.
“Di mana, bahan bakar ramah lingkungan digunakan untuk menjaga kelestarian laut,” jelas dia.
Upaya yang dilakukan Denmark tersebut, diharapkan bisa juga dapat diterapkan oleh Indonesia. Namun, bukan hanya pengiriman ramah lingkungan saja, diharapkan Indonesia juga dapat menerapakan teknologi hingga program yang sudah dilakukan di Denmark.
Pengiriman ramah lingkungan itu diharapkan dapat diterapkan di Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Di kota tersebut, Denmark tertarik untuk membagikan ilmu tentang teknologi dan inovasinya, terutama dalam hal praktik perdagangan internasional laut yang ramah lingkungan.
Sebagai negara maritim besar di dunia, Indonesia selama ini telah berusaha keras untuk memperbaiki pengelolaan wilayah laut dan pesisir, termasuk dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim.
