Menteri Trenggono Minta PPS Bungus Optimalkan Potensi Tuna di Sumbar

  • Bagikan
Menteri Trenggono saat berkunjung ke PPS Bungus

Mediatani – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (2/6/2021).

Dalam kunjungannya itu, Menteri Trenggono meminta agar industri (perikanan) yang terdapat di PPS Bungus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi nelayan tradisional dan anak buah kapal yang beraktivitas.

“Yang jadi pikiran saya bagaimana nilai tukar nelayan lebih baik dan kesejahteraan meningkat. Untuk itu industri (perikanan) perlu didorong, sarana dan prasana diperbaiki,” ujar Menteri Trenggono.

Di pelabuhan perikanan yang beroperasi sejak puluhan tahun tersebut terdapat satu unit pengolahan ikan (UPI) yang menghasilkan berbagai produk ikan tuna, seperti tuna steak, tuna loin, tuna saku, belly tuna, hingga tetelan.

Berbagai produk ikan tuna tersebut diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Saat ini UPI tersebut memiliki kapasitas produksi yang mencapai 20 ton bahan baku per hari.

Menteri Trenggono berharap perusahaan ini dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan lebih besar.

Dia juga mendorong adanya usaha-usaha baru yang tumbuh sebab potensi perikanan di WPPNRI 572 yang sangat besar tersebut merupakan lokasi penangkapan para nelayan Sumatera Barat. Sementara ikan tuna merupakan salah satu komoditas yang banyak di lokasi tersebut.

Baca Juga :   Percontohan Klaster Tambak di Cianjur Hasilkan Udang Berkualitas Ekspor

Untuk mendukung subsektor perikanan tangkap di Sumbar bisa menggeliat, Menteri Trenggono juga meminta jajarannya untuk membuat pelabuhan memiliki ekosistem yang lebih hidup. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan coldstorage untuk menampung ikan hasil tangkapan nelayan dan menjaga kualitasnya.

Pada tahun 2020, PPS Bungus memiliki volume produksi perikanan yang mencapai 4.776.149 Kg dengan nilai Rp111,02 miliar. Sementara nilai ekspor komoditas ikan tuna dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 sebesar Rp32,3 miliar.

Disamping melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan, Menteri Trenggono juga meminta jajarannya untuk melakukan penguatan riset yang bertujuan untuk menambah jumlah produksi dan kualitas produk perikanan yang dihasilkan. Kegiatan riset tersebut dapat dilakukan oleh salah satu UPT KKP yang memang ada di PPS Bungus.

“Riset lebih riil untuk kepentingan ekonomi, bukan sebatas edukasi,” tegas Menteri Trenggono.

Untuk keberlanjutan, Menteri Trenggono juga mengimbau nelayan untuk memakai alat tangkap yang ramah lingkungan, salah satunya dengan menggunakan alat pancing yang hanya fokus pada komoditas tertentu.

“Prinsip kita itu ekonomi biru, untuk itu alat tangkapnya harus ramah lingkungan,” pungkasnya.

Baca Juga :   Pemkab Bandung Gencarkan Revitalisasi Taman, Ini Alasannya

Dalam kunjungannya di PPS Padang, Menteri Trenggono didampingi oleh para pejabat eselon 1 KKP dan staf/asisten khusus Menteri. Selain itu, hadir pula Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dan Anggota DPD RI Emma Yohana dan Wali Kota Padang Hendri Septa.

Perikanan tuna di Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di dunia hingga saat ini. Dengan stok yang berlimpah dan pengelolaan stok yang berkelanjutan atau ramah lingkungan, Indonesia berkepentingan untuk selalu menjaga seluruh sumberdaya dengan baik.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini mengungkapkan, Indonesia sebagai salah satu penghasil Tuna terbesar di dunia, memiliki kepentingan untuk terus menjaga keberlanjutan Tuna dan pemanfaatannya. Untuk itu, Indonesia mendukung proses perolehan sertifikasi melalui program perbaikan perikanan

“Agar segala sektor perikanan bisa tumbuh secara berkelanjutan sembari memberikan jaminan mata pencaharian di masa depan,” terangnya.

Dengan kata lain, sertifikasi tersebut dilakukan untuk menentukan penangkapan ikan tetap berada pada tingkat praktik terbaik global dengan pengelolaan stok yang baik. Hal tersebut akan terus berjalan selama lima tahun dan harus terus dijaga agar sertifikat tetap bisa dipertahahankan.

  • Bagikan